Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Indra Jaya Usman menyoroti membengkak-nya belanja lewat tahun pada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya RSUD NTB.
Terdapat kelebihan belanja 2024 yang rencana akan ditutup dengan alokasi dalam APBD 2025 sekitar Rp193 miliar. Hutang ini ditengarai kelebihan belanja, sebab tidak ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024," ungkapnya di Mataram, Rabu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa IJU ini meminta, agar soal belanja lewat tahun RSUP NTB yang menjadi hutang ini dilakukan pemeriksaan khusus inspektorat maupun dengan melibatkan BPKP.
"Jangan hanya audit yang dilakukan untuk melegalkan sebagai hutang agar bisa dibayar dalam APBD. Ini seperti hal yang berulang," tegasnya.
Baca juga: Dirut RSUD NTB Lalu Herman Mahaputra terpilih jadi Ketua PMI NTB
IJU mengkhawatirkan, pembengkakan ini merupakan praktek fraud pengelolaan, sebab sebagian besar dari hutang ini merupakan obat-obatan dan barang medis habis pakai.
"Jenis barang ini kan kayak "jin", karena sifatnya habis pakai. Mengaudit-nya saja sudah susah karena barangnya sudah tidak ada," ujarnya.
Menurut IJU, seharusnya belanja seperti ini bisa direncanakan agar terkendali, sehingga tidak terus menerus menjadi hutang. Sebab, pada tahun sebelumnya juga terjadi hal demikian. Bahkan jumlahnya terus membengkak dari hanya Rp38 miliar di tahun 2023.
"Jangan-jangan ini seperti praktek PDAM yang setiap kelebihan neracanya ditutup dengan alasan pipa bocor tak terdeteksi," bebernya.
IJU juga menyoroti dua BLUD lain yakni RS Mandalika dan RSUD HL Manambai Abdul Kadir yang juga masih menyisakan hutang yang harus ditutup melalui APBD 2025, jumlahnya mencapai Rp24,7 miliar yang terdiri dari Rp20,6 miliar di RSUD HL Manambai Abdul Kadir dan RS Mandalika Rp4,1 miliar.
"Progres pekerjaan di RS Mandalika memprihatinkan, karena baru mencapai 55,8 persen fisik-nya," bebernya.
Baca juga: DPRD minta Pemprov NTB coret anggaran Rp400 miliar untuk efisiensi
Sementara itu, terkait soal BLUD ini Anggota Komisi III DPRD NTB, M Nashib Ikroman menyorot dari sisi pendapatan BLUD yang tidak mencapai target, dicontohkan untuk RSUD NTB tahun 2024 yang realisasi pendapatannya hanya mencapai 85,96 persen dari target yang ditetapkan. Atau sebesar Rp560,99 miliar dari target Rp652,6 miliar.
"Jika benar ada utang akibat kelebihan belanja Rp193 miliar. Nombok dari APBD besar sekali, ini tidak sehat dan akan sangat mengganggu program-program yang lain. Apalagi sekarang ada efisiensi sesuai inpres presiden," jelas pria yang akrab disapa Acip ini.
Baca juga: Legislator dukung Gubernur NTB terpilih Iqbal rampingkan OPD
Dari hasil RDP dengan BPKAD, kata Acip, jumlah belanja lewat tahun yang menjadi hutang jumlahnya mencapai Rp265 miliar dan sebagian besar diantaranya merupakan hutang BLUD. Di dalamnya juga realisasi fisik DAK yang masih jauh dari target.
"Lebih dari Rp400 miliar yang harus ditutup di APBD 2025. Belum lagi ditambah efisiensi dari dana transfer Rp147," katanya.
Ditambahkan, dalam APBD NTB 2025 juga ada kewajiban cicilan utang sekitar Rp80 miliar yang juga harus dibayarkan. Sehingga jika bicara RSUD NTB, jumlah APBD yang akan tersedot lebih dari Rp800 miliar.
"Saya sudah usulkan di Komisi III untuk melakukan rapat gabungan komisi khusus terkait BLUD ini. Mudahan bisa segera dilaksanakan," katanya.
Baca juga: Paradoks efisiensi anggaran di era Presiden Prabowo
Baca juga: Prabowo sentil oknum tak setuju efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum
