Mataram (Antaranews NTB) - Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM), Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini mengakui tidak pernah tahu tentang adanya dana hibah maupun stimulan untuk kegiatan pariwisata baik dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
"Jadi meskipun anggaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihapus, kami rasa tidak ada pengaruhnya ke BP2KM," kata Ketua BP2KM Lalu Arjuna di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi dihapusnya alokasi anggaran BPPD NTB dalam APBD Provinsi NTB di tahun 2019, karena kisruh kepengurusan di BPPD, tidak jelasnya status Ketua BPPD yang dijabat Fauzan Zakaria, karena yang bersangkutan menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.
Arjuna yang baru menjabat menjadi Ketua BP2KM pada pertengahan tahun ini menggantikan pengurus sebelumnya mengatakan, sistem kerja BP2KM adalah membantu promosi pariwisata melalui kegiatan yang dilaksankana Dinas Pariwisata Kota Mataram.
"Jadi kami tidak ada mengelola dana sendiri yang merupakan hibah maupun stimulan dari pemerintah. Kami masih bergantung pada Dinas Pariwisata Mataram," katanya.
BP2KM, lanjutnya, bekerja membantu Dispar Mataram dalam bentuk menyumbang pikiran dan tenaga ketika Dispar akan melaksanakan sebuah kegiatan pariwisata.
Misalnya, untuk kegiatan Festival Mataram, BP2KM dilibatkan namun sebatas untuk tenaga dan pikiran tidak mengelola dana.
Karena itu, lanjutnya, untuk sementara ini BP2KM belum pernah melakukan kegiatan promosi pariwisata secara mandiri sebab dalam konsep Dispar, Dispar melakukan promosi pariwisata bersama BP2KM.
"Kalaupun, kita mau mengelola dana sendiri maka sistemnya kami harus membuat kegiatan pariwisata kemudian mengajukan anggaran ke Dispar. Tetapi, selama ini hal itu belum pernah kami lakukan," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, Arjuna, mengakui tujuan terbentuknya BP2KM untuk mendukung promosi pariwisata belum maksimal, apalagi BP2KM belum sepenuhnya mandiri khususnya dalam mengelola anggaran.
"Sementara untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Mataram harus banyak `event` dan kegiatan-kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition)," ujarnya.
Diharapkan, ke depan ada perubahan kebijakan yang diberikan pemerintah kota agar BP2KM mendapatkan dana hibah atau stimulan yang dapat dikelola mandiri untuk berbagai kegiatan promosi pariwisata Mataram.
"Jadi meskipun anggaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihapus, kami rasa tidak ada pengaruhnya ke BP2KM," kata Ketua BP2KM Lalu Arjuna di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi dihapusnya alokasi anggaran BPPD NTB dalam APBD Provinsi NTB di tahun 2019, karena kisruh kepengurusan di BPPD, tidak jelasnya status Ketua BPPD yang dijabat Fauzan Zakaria, karena yang bersangkutan menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.
Arjuna yang baru menjabat menjadi Ketua BP2KM pada pertengahan tahun ini menggantikan pengurus sebelumnya mengatakan, sistem kerja BP2KM adalah membantu promosi pariwisata melalui kegiatan yang dilaksankana Dinas Pariwisata Kota Mataram.
"Jadi kami tidak ada mengelola dana sendiri yang merupakan hibah maupun stimulan dari pemerintah. Kami masih bergantung pada Dinas Pariwisata Mataram," katanya.
BP2KM, lanjutnya, bekerja membantu Dispar Mataram dalam bentuk menyumbang pikiran dan tenaga ketika Dispar akan melaksanakan sebuah kegiatan pariwisata.
Misalnya, untuk kegiatan Festival Mataram, BP2KM dilibatkan namun sebatas untuk tenaga dan pikiran tidak mengelola dana.
Karena itu, lanjutnya, untuk sementara ini BP2KM belum pernah melakukan kegiatan promosi pariwisata secara mandiri sebab dalam konsep Dispar, Dispar melakukan promosi pariwisata bersama BP2KM.
"Kalaupun, kita mau mengelola dana sendiri maka sistemnya kami harus membuat kegiatan pariwisata kemudian mengajukan anggaran ke Dispar. Tetapi, selama ini hal itu belum pernah kami lakukan," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, Arjuna, mengakui tujuan terbentuknya BP2KM untuk mendukung promosi pariwisata belum maksimal, apalagi BP2KM belum sepenuhnya mandiri khususnya dalam mengelola anggaran.
"Sementara untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Mataram harus banyak `event` dan kegiatan-kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition)," ujarnya.
Diharapkan, ke depan ada perubahan kebijakan yang diberikan pemerintah kota agar BP2KM mendapatkan dana hibah atau stimulan yang dapat dikelola mandiri untuk berbagai kegiatan promosi pariwisata Mataram.