Mataram (ANTARA) - Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyetop masuknya sapi dari Pulau Sumbawa sebagai langkah antisipasi virus penyakit mulut dan kuku (PMK).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Minggu, mengatakan penyetopan masuknya sapi dari Pulau Sumbawa sudah dilakukan hampir satu bulan terakhir.
"Hal itu kami lakukan sebagai langkah antisipasi penularan virus PMK terhadap ternak warga di Kota Mataram yang saat ini sudah berstatus bebas PMK," katanya.
Akan tetapi, ujarnya, setelah hampir satu bulan dilakukan penyetopan sapi dari Pulau Sumbawa, stok sapi di Kota Mataram dari kabupaten/kota penyangga di Pulau Lombok mulai menipis.
Bahkan, saat ini stok sapi di peternak dan para pengusaha tersisa 94 ekor. Jumlah itu dinilai tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2024.
"Kondisi itu mulai membuat resah para pengusaha dan jagal. Namun, kami tetap berusaha memberikan pemahaman kepada jagal yang ada di rumah potong hewan," katanya.
Dia menjelaskan penyetopan sapi itu didasarkan pada analisis risiko yang sedang dikaji bersama pemerintah pusat.
Tim khusus telah dibentuk untuk memastikan regulasi dan prosedur distribusi hewan ternak dipatuhi agar masuknya ternak bisa kembali normal.
Baca juga: Disnak Pemkab Bangkalan terunkan tim pantau penyembelihan hewan kurban
"Kami tidak ingin mengambil risiko, karena itu untuk sementara kami meminta pihak jagal untuk bersabar hingga hasil analisis risiko diterbitkan," katanya.
Saat ini, katanya, pasokan sapi di Kota Mataram berasal dari kabupaten/kota penyangga meskipun jumlahnya terbatas.
Hingga akhir tahun, stok ternak diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan selama 40 hari, sedangkan kebutuhan ternak tentu akan meningkat menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Baca juga: Disnak NTT optimistis sektor peternakan tumbuh cepat
"Kami akui, jumlah ternak saat ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Namun, kami tidak bisa sembarang mengimpor tanpa regulasi yang jelas," katanya.
Untuk menutupi kekurangan ini, pihaknya berencana berkomunikasi dengan perusahaan terkait dengan distribusi ternak.
"Tapi regulasi impor tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi," katanya.