Mataram (ANTARA) - Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Selasa (10/12) masih layak dibaca warga Lombok.
Berikut berita yang dirangkum Antara NTB, yaitu:
1. Kejati NTB terima pelimpahan kasus korupsi proyek Masjid Agung Bima dari KPK
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menerima pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Bima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Kejati NTB Enen Saribanon di Mataram, Selasa, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan kasus tersebut dari KPK.
Baca beritanya di sini
2. Kejati NTB tindak lanjuti temuan KPK terkait tambang ilegal Sekotong
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
"Dari hasil koordinasi dengan KPK terkait hasil lapangan mereka itu, kini sedang kami pelajari dan kumpulkan bukti dukung, salah satunya dari keterangan-keterangan para pihak terkait," kata Kepala Kejati NTB Enen Saribanon di Mataram, Selasa.
Baca beritanya di sini
3. Sebanyak 71 orang tewas di Jalan Raya Lombok Timur di 2024
Satlantas Polres Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di kabupaten itu sepanjang tahun 2024 mencapai 71 orang.
Kanit Laka Satlantas Polres Lombok Timur Ipda I Nengah Darta di Lombok Timur, Selasa, mengatakan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada 2004 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023.
Baca beritanya di sini
4. UMK Mataram tahun 2025 naik jadi Rp2.882.000
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rudi Suryawan, upah minimum Kota (UMK) Mataram pada 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp2.882.000 dari sebelumnya Rp2.685.000.
5. Sekolah di Mataram diminta lakukan kesiapsiagaan banjir
Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta kepala sekolah dan guru melakukan upaya kesiapsiagaan potensi bencana banjir di lingkungan sekolah.
Baca beritanya di sini
Ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa, Rudi mengatakan kenaikan itu sejalan dengan kebijakan nasional terkait pengupahan naik sebesar 6,5 persen.
Baca beritanya di sini
"Pihak sekolah juga harus segera melapor ketika ada potensi banjir di lingkungan sekolah, agar dapat segera ditindaklanjuti," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf di Mataram, Selasa.