Mataram, 25/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya memperkuat peran lembaga adat guna mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
"Kami akan segera menggelar rapat koordinasi para tokoh adat se-NTB untuk memperkuat peran lembaga adat dalam mencegah konflik sosial menuju 'NTB Bersaing'," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, Ridwan Hidayat, kepada wartawan di Mataram, Sabtu.
NTB Bersaing merupakan motto Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur NTB periode 2008-2013, KH M Zainul Majdi, dan wakilnya, Badrul Munir.
Ia mengatakan, salah satu cara mengimplementasikan NTB Bersaing itu yakni menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat melalui program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa akan mencegah timbulkan berbagai konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di wilayah NTB yang sarat konflik sosial, kata dia.
Ridwan mengatakan, rapat koordinasi para tokoh adat se-NTB itu merupakan bagian dari program pengembangan wawasan kebangsaan di Bakesbangpoldagri NTB yang didanai APBD NTB tahun anggaran 2009.
"Dengan berkumpulnya para tokoh adat dalam rapat koordinasi itu diharapkan berbagai konflik sosial dan permasalahan sosial lainnya dapat dicegah. Kalau pun mencuat, penanganannya terarah dan komprehensif," ujarnya.
Ridwan menambahkan, kegiatan lainnya untuk mengimplementasikan program pengembangan wawasan kebangsaan itu yakni dialog antarumat beragama, pemantapan ketahanan bangsa dan dialog interaktif peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di NTB.
Program pengembangan wawasan kebangsaan itu merupakan tindak lanjut dari lima kebijakan Kesbangpoldagri NTB dalam mengimplementasikan NTB Bersaing.
Kebijakan tersebut yakni memelihara dan mengembangkan hubungan antarlembaga, kerukunan sosial antar dan inter etnis, suku dan kelompok masyarakat lainnya sebagai potensi bangsa.
Selain itu, adanya kebijakan mengembangkan sistem identifikasi, pengkajian, analisis situasi dan kondisi konflik serta kerawanan sosial keamanan di daerah.
Kebijakan lainnya yakni meningkatkan peran dan fungsi serta peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan keutuhan masyarakat, dan membangun kebersamaan dan kemitraan dengan komponen masyarakat untuk menciptakan sinergi.
"Kami juga berupaya mengembangkan hubungan kelembagaan dan kemitraan dengan organisasi politik," ujar Ridwan.(*)