PBB, New York, (ANTARA) - Negara-negara besar Barat dan Arab pada hari Kamis mencapai kesepakatan mengenai rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan minta gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
"Pada prinsipnya, ada perjanjian," kata utusan Liga Arab di PBB Yahya Mahmassani kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Wakil Palestina Riyad Mansour mengatakan, "Ya, kami telah mencapai kesepakatan". Beberapa diplomat Barat memastikan perjanjian mengenai naskah resolusi tersebut.
Dewan Keamanan telah mengadakan konsultasi tertutup mengenai Jalur Gaza, Kamis, menjelang malam, tapi tidak jelas apakah akan ada pemungutan suara segera.
Sesjen Liga Arab Amr Moussa mengatakan sedianya dewan akan mengadakan pemungutan Kamis, tapi para diplomat Barat, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan pemungutan suara akan ditangguhkan hingga Jumat.
Seorang diplomat Eropa mengatakan, Prancis yang memegang jabatan presiden DK PBB untuk Bulan Januari, telah berjanji kepada Israel tidak akan ada pemungutan suara hingga Jumat. Menlu Prancis Bernard Kouchner menolak berkomentar kepada wartawan mengenai masalah itu.
Resolusi itu "menekankan keadaan mendesak dan permintaan akan gencatan senjata segera yang dapat tahan lama dan dihormati sepenuhnya, yang akan menghasilkan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza", menurut salinan naskah tersebut.
Negara-negara Arab bersikeras bahwa DK PBB --yang memiliki 15 anggota-- harus mengeluarkan resolusi mengikat untuk memaksa Israel mengakhiri serangan militer di Jalur Gaza dengan segera.
Israel menentang gagasan resolusi PBB yang mengikat itu.
AS mendukung sekutunya, Israel, tapi beberapa diplomat mengatakan negara itu telah melepaskan keberatannya dan setuju untuk mendukung sebuah naskah dengan kata-kata yang berhati-hati.
Menlu AS Condoleezza Rice, Menlu Inggris David Miliband dan Kochner berunding cukup lama Rabu dan Kamis dengan para diplomat Arab di PBB mengenai naskah kompromi.
Libya, satu-satunya negara Arab di DK PBB, sebelumnya telah menyampaikan kepada negara-negara Barat versi resolusi yang telah direvisi yang negara itu rancang awal pekan ini.
Hingga Kamis, negara-negara Barat mendesak adanya pernyataan yang tidak mengikat oleh DK PBB namun para menteri Arab menolaknya.(*)
"Pada prinsipnya, ada perjanjian," kata utusan Liga Arab di PBB Yahya Mahmassani kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Wakil Palestina Riyad Mansour mengatakan, "Ya, kami telah mencapai kesepakatan". Beberapa diplomat Barat memastikan perjanjian mengenai naskah resolusi tersebut.
Dewan Keamanan telah mengadakan konsultasi tertutup mengenai Jalur Gaza, Kamis, menjelang malam, tapi tidak jelas apakah akan ada pemungutan suara segera.
Sesjen Liga Arab Amr Moussa mengatakan sedianya dewan akan mengadakan pemungutan Kamis, tapi para diplomat Barat, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan pemungutan suara akan ditangguhkan hingga Jumat.
Seorang diplomat Eropa mengatakan, Prancis yang memegang jabatan presiden DK PBB untuk Bulan Januari, telah berjanji kepada Israel tidak akan ada pemungutan suara hingga Jumat. Menlu Prancis Bernard Kouchner menolak berkomentar kepada wartawan mengenai masalah itu.
Resolusi itu "menekankan keadaan mendesak dan permintaan akan gencatan senjata segera yang dapat tahan lama dan dihormati sepenuhnya, yang akan menghasilkan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza", menurut salinan naskah tersebut.
Negara-negara Arab bersikeras bahwa DK PBB --yang memiliki 15 anggota-- harus mengeluarkan resolusi mengikat untuk memaksa Israel mengakhiri serangan militer di Jalur Gaza dengan segera.
Israel menentang gagasan resolusi PBB yang mengikat itu.
AS mendukung sekutunya, Israel, tapi beberapa diplomat mengatakan negara itu telah melepaskan keberatannya dan setuju untuk mendukung sebuah naskah dengan kata-kata yang berhati-hati.
Menlu AS Condoleezza Rice, Menlu Inggris David Miliband dan Kochner berunding cukup lama Rabu dan Kamis dengan para diplomat Arab di PBB mengenai naskah kompromi.
Libya, satu-satunya negara Arab di DK PBB, sebelumnya telah menyampaikan kepada negara-negara Barat versi resolusi yang telah direvisi yang negara itu rancang awal pekan ini.
Hingga Kamis, negara-negara Barat mendesak adanya pernyataan yang tidak mengikat oleh DK PBB namun para menteri Arab menolaknya.(*)