Lombok Barat (Antaranews NTB) - Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengecek kondisi rumah bersubsidi dan fasilitas yang dibangun PT Lombok Royal Property, di Kabupaten Lombok Barta, Nusa Tenggara Barat, yang mendapatkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami datang ke Lombok dalam rangka evaluasi kegiatan penyediaan perumahan 2018 yang mendapat bantuan program PSU, baik rumah susun, rumah swadaya, maupun rumah khusus," kata Kepala Seksi Evaluasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Oktavia Asril di Lombok Barat, Kamis (31/1).
Selain tim Kementerian PUPR, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga melibatkan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Salah satu komplek perumahan bersubsidi yang dicek adalah Bhayangkara Residence yang berlokasi di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Perumahan tersebut dibangun oleh PT Lombok Royal Property.
Oktavia mengatakan pengembang perumahan tersebut memperoleh program bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2018.
Dari pengamatan, kata dia, kondisi bangunan rumah masih kokoh dan tidak terdampak gempa bumi yang terjadi beberapa kali di NTB, pada Juli-Agustus 2018. Sebagian besar sudah ditempati.
Selain kokoh, menurut Oktavia, model bangunan perumahan bersubsidi tipe 33 yang dibangun PT Lombok Royal Property juga tergolong unik. Pasalnya, setiap rumah memiliki dua kamar, ruang tamu, dapur, satu kamar mandi, dan ada ruang terbuka hijau.
"Konsep bangunannya cukup bagus. Mungkin itu desain lokal dari Lombok. Barangkali yang harus diperhatikan adalah kebersihan lingkungan, baik drainase supaya tidak ada sampah dan nyamuk. Kami berharap Royal menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Lombok Royal Property H Izzat Hussein, menyebutkan program bantuan PSU perumahan bersubsidi untuk MBR yang diperoleh pada 2018 dari Kementerian PUPR diarahkan untuk membangun fasilitas umum berupa jalan sepanjang dua kilometer.
"Dengan bantuan PSU tersebut konsumen memperoleh keuntungan yang besar, yakni mendapatkan kualitas jalan dan fasilitas lain di atas rata-rata perumahan yang tidak dapat bantuan," katanya.
Ia menambahkan jumlah perumahan bersubsidi yang dibangun di komplek Bhayangkara Residence sebanyak 486 unit. Konsumen yang membeli tidak hanya dari kalangan anggota TNI dan polisi, tapi juga masyarakat umum. Hal itu menunjukkan bahwa aparat dengan masyarakat menyatu dalam satu kawasan.
Atas komitmennya, PT Lombok Royal Property memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat karena masuk dalam 10 besar perusahaan pengembang perumahan terbaik di seluruh Indonesia pada 2017.
Prestasi tersebut diperoleh karena mendapatkan penilaian bagus dari segi kualitas bangunan, kepercayaan pasar, arsitektur, dan kecepatan legal.
"Saya mewakili seluruh konsumen yang sangat bersyukur atas bantuan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Dengan program perumahan bersubsidi ditambah bantuan PSU orang miskin di NTB menjadi bekurang karena bisa punya rumah dengan angsuran hanya Rp30 ribu per hari," kata Izzat.
Selain di Kabupaten Lombok Barat, tim monitoring dan evaluasi dari Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Bappenas, juga melakukan pengecekan rumah susun di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, serta meninjau kondisi di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah terdampak gempa bumi paling parah. (*)
"Kami datang ke Lombok dalam rangka evaluasi kegiatan penyediaan perumahan 2018 yang mendapat bantuan program PSU, baik rumah susun, rumah swadaya, maupun rumah khusus," kata Kepala Seksi Evaluasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Oktavia Asril di Lombok Barat, Kamis (31/1).
Selain tim Kementerian PUPR, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga melibatkan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Salah satu komplek perumahan bersubsidi yang dicek adalah Bhayangkara Residence yang berlokasi di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Perumahan tersebut dibangun oleh PT Lombok Royal Property.
Oktavia mengatakan pengembang perumahan tersebut memperoleh program bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2018.
Dari pengamatan, kata dia, kondisi bangunan rumah masih kokoh dan tidak terdampak gempa bumi yang terjadi beberapa kali di NTB, pada Juli-Agustus 2018. Sebagian besar sudah ditempati.
Selain kokoh, menurut Oktavia, model bangunan perumahan bersubsidi tipe 33 yang dibangun PT Lombok Royal Property juga tergolong unik. Pasalnya, setiap rumah memiliki dua kamar, ruang tamu, dapur, satu kamar mandi, dan ada ruang terbuka hijau.
"Konsep bangunannya cukup bagus. Mungkin itu desain lokal dari Lombok. Barangkali yang harus diperhatikan adalah kebersihan lingkungan, baik drainase supaya tidak ada sampah dan nyamuk. Kami berharap Royal menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Lombok Royal Property H Izzat Hussein, menyebutkan program bantuan PSU perumahan bersubsidi untuk MBR yang diperoleh pada 2018 dari Kementerian PUPR diarahkan untuk membangun fasilitas umum berupa jalan sepanjang dua kilometer.
"Dengan bantuan PSU tersebut konsumen memperoleh keuntungan yang besar, yakni mendapatkan kualitas jalan dan fasilitas lain di atas rata-rata perumahan yang tidak dapat bantuan," katanya.
Ia menambahkan jumlah perumahan bersubsidi yang dibangun di komplek Bhayangkara Residence sebanyak 486 unit. Konsumen yang membeli tidak hanya dari kalangan anggota TNI dan polisi, tapi juga masyarakat umum. Hal itu menunjukkan bahwa aparat dengan masyarakat menyatu dalam satu kawasan.
Atas komitmennya, PT Lombok Royal Property memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat karena masuk dalam 10 besar perusahaan pengembang perumahan terbaik di seluruh Indonesia pada 2017.
Prestasi tersebut diperoleh karena mendapatkan penilaian bagus dari segi kualitas bangunan, kepercayaan pasar, arsitektur, dan kecepatan legal.
"Saya mewakili seluruh konsumen yang sangat bersyukur atas bantuan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Dengan program perumahan bersubsidi ditambah bantuan PSU orang miskin di NTB menjadi bekurang karena bisa punya rumah dengan angsuran hanya Rp30 ribu per hari," kata Izzat.
Selain di Kabupaten Lombok Barat, tim monitoring dan evaluasi dari Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Bappenas, juga melakukan pengecekan rumah susun di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, serta meninjau kondisi di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah terdampak gempa bumi paling parah. (*)