Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan diatur oleh orang-orang yang berada di dalam birokrasi, bukan diatur oleh mereka yang berada di luar sistem.
Hal ini disampaikan Lalu Muhamad Iqbal menyikapi adanya isu oknum calo jabatan yang banyak bergentayangan dan mengaku dapat memuluskan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Di mana-mana setelah berakhirnya pemilihan kepala daerah muncul calo jabatan. Pasti itu sudah," kata Iqbal di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.
Orang nomor satu di NTB ini menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk berbicara atas namanya, baik di internal tim, keluarga, ataupun koleganya, termasuk untuk jual beli proyek di Pemprov NTB.
"Tidak tim, tidak keluarga, teman tidur saya, isteri saja tidak saya otorisasi, apalagi orang yang nggak tidur sama saya," ujarnya.
Baca juga: Ada oknum calo jual beli jabatan di Pemprov NTB, Gubernur Iqbal ancam pidanakan
Oleh karena itu, Iqbal memastikan bahwa semua proses mutasi atau promosi jabatan berlangsung di dalam sistem pemerintahan, sehingga tidak boleh ada orang di luar sistem ikut terlibat di dalam urusan-urusan pemerintahan.
"Yang digaji untuk mengurus pemerintahan ini hanya orang yang di dalam, jadi biarkan yang di dalam ngurusin," katanya.
Sebelumnya, muncul isu adanya oknum yang diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov NTB.
Baca juga: Siap-siap pejabat Pemprov NTB dirombak, kata Gubernur Iqbal
Untuk meyakinkan orang, oknum calo penjual jabatan ini menampilkan foto-foto kebersamaannya dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Bahkan akibat kasus ini, Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti retret di Magelang, mengancam akan mempidanakan sejumlah oknum yang mengaku mengatasnamakan dirinya agar dapat memuluskan jabatan di lingkungan Pemprov NTB.
Baca juga: Gubernur NTB komitmen semua kebijakannya harus berbasis data