Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi sebesar 40 miliar dolar AS.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, seusai rapat terbatas bersama Satgas Hilirisasi dan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam mengatakan, beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan melalui Danantara.
"Yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek. Pada tahap pertama yang total investasi kurang lebih sekitar 40 miliar dolar AS dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan," ujarnya.
Bahlil menyampaikan bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada tahun 2025. Beberapa proyek utama yang akan didanai mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, serta proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.
Baca juga: ESDM tetapkan harga batu bara acuan kendalikan nilai ekspor
Selain sektor energi, kata Bahlil, hilirisasi juga akan dilakukan pada komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit hingga alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bahlil menegaskan bahwa pendanaan proyek-proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing. Misalnya, hilirisasi Dimethyl Ether (DME).
Baca juga: Menteri ESDM sebut harus ada lembaga mengawasi elpiji bersubsidi
Negara lewat kebijakan Presiden Prabowo Subianto, kata Bahlil, akan memanfaatkan resource dalam negeri. Sedangkan, teknologinya akan memanfaatkan peran asing.
"Salah satu sumber pendanaan yang kita gunakan adalah Danantara," katanya.
Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah proyek hilirisasi dalam tahap berikutnya untuk mencapai target 26 sektor komoditas yang telah diprioritaskan Presiden.