Mataram (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat segera mengelar konsultasi publik terkait dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
"Pada Maret ini kami harap sudah bisa musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) sambil kami berkonsolidasi dengan semua kabupaten/kota karena perencanaan sekarang bersifat imperatif harus selaras sampai kabupaten/kota," kata Kepala Bappeda NTB Iswandi di Mataram, Senin.
Iswandi mengatakan RPJMD disahkan menjadi peraturan daerah paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Setelah konsultasi publik dan konsolidasi dengan semua kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, dijadwalkan dokumen RPJMD masuk ke DPRD untuk melalui tahapan pembahasan sekitar Mei 2025.
Iswandi berharap RPJMD bisa menjadi basis perencanaan dalam landasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Baca juga: Pj Gubernur tekankan penyusunan RPJMD NTB inklusif dan partisipatif
Dokumen RPJMD Nusa Tenggara Barat mengadopsi visi-misi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, yakni menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia.
Selama lima tahun ke depan, terdapat tiga visi besar berupa pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektor lainnya, serta menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Bappeda NTB sudah mengidentifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru yang memiliki tujuh misi, 10 program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD 2025–2029.
Baca juga: Bappeda petakan lima isu strategis di NTB
Rincian 10 program unggulan dalam lima tahun ke depan adalah NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected.
Berdasarkan catatan Bappeda NTB selama kurun waktu 20 tahun terakhir produk domestik bruto (PDRB) Nusa Tenggara Tenggara Barat baru separuh dari target. Kemudian, indeks pembangunan manusia atau IPM masih tergolong rendah.
Baca juga: DPRD NTB tetapkan Perda RPJMD 2013-2018 dan Perda Perubahan RPJPD 2005-2020