Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) meminjam Kantor Gubernur NTB sebagai lokasi penyelenggaraan rapat paripurna lantaran gedung utama dewan terbakar akibat aksi unjuk rasa anarkis.
"Rapat ini harus tetap terlaksana demi keberlangsungan pengelolaan keuangan daerah," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Gubernur NTB tersebut dimulai pukul 14.00 WITA dengan agenda utama penyusunan KUA dan PPAS yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang wajib diselesaikan sebelum tenggat akhir September 2025.
Sekretariat DPRD menyiapkan tenda darurat di halaman kantor dewan untuk menjaga kelancaran aktivitas administrasi, karena sebagian besar ruangan gedung utama tidak bisa dipakai.
Baca juga: Polisi dapatkan video aksi penjarahan dalam unjuk rasa di DPRD NTB
BPBD NTB melakukan pemulihan darurat terhadap gedung sekretariat DPRD yang hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga fungsinya bisa kembali optimal dalam beberapa hari mendatang.
Tim ahli bangunan segera memeriksa struktur gedung utama DPRD, termasuk ruang paripurna dan kantor fraksi untuk menentukan apakah perlu direnovasi atau dibongkar secara keseluruhan.
Pemerintah daerah mendukung kelancaran rapat dengan menyediakan fasilitas alternatif di gedung utama Gubernur NTB, agar pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan administratif.
Agenda rapat paripurna menjadi langkah penting bagi DPRD NTB untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah, sekaligus menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu akibat keterbatasan fasilitas.
Baca juga: Polisi panggil Ketua DPRD NTB terkait gedung dibakar saat demo
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan apresiasi atas semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh DPRD NTB. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung penuh segala upaya yang dilakukan DPRD untuk melayani masyarakat.
"Kami ucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang meskipun dalam kondisi tidak memiliki kantor namun memastikan tetap menjalankan fungsi-fungsi DPRD, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan normal," pungkas Iqbal.
Baca juga: DPRD NTB memastikan kerja dewan berjalan pascapembakaran
Baca juga: Pembakaran Gedung DPRD NTB jadi introspeksi para anggota dewan
Baca juga: Gubernur Iqbal: Perbaikan Gedung DPRD NTB yang terbakar lihat kondisi fiskal
Baca juga: DPRD NTB memastikan kerja dewan berjalan pascapembakaran
Baca juga: Kondisi gedung DPRD NTB rusak parah pasca-dibakar massa