Mataram (ANTARA) - Pembakaran dan penjarahan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh massa demonstran yang terjadi pada Sabtu (30/8) harus menjadi pelajaran dan introspeksi diri bagi anggota dewan setempat.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku aksi pembakaran dan penjarahan oleh massa itu harus menjadi bahan introspeksi bagi 65 anggota dewan.

"Ya, harus introspeksi diri, harus memberikan ruang untuk menerima aspirasi masyarakat seluas-luasnya, mungkin kemarin tidak cukup banyak," ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan sebagai bahan introspeksi diri ini, ke depan pihaknya akan membuat ruang aspirasi bagi masyarakat atau pun elemen yang ingin menyampaikan aspirasinya ke gedung wakil rakyat.

"Kalau boleh, nanti kami membuat satu tempat untuk menerima aspirasi. Saya kira ke depan harus jauh lebih baik," tegas Isvie.

Baca juga: Gubernur Iqbal: Perbaikan Gedung DPRD NTB yang terbakar lihat kondisi fiskal

Isvie juga menegaskan dalam peristiwa pembakaran dan penjarahan tersebut dirinya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, karena hal itu kejadian yang tidak diinginkan.

"Saya kira semua sudah melakukan tugas dengan baik, termasuk aparat. Tapi ini, di luar kemampuan manusia untuk mengelak dari kejadian itu," ucapnya.

Menurut Isvie, meski saat ini kondisi Gedung DPRD NTB sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun, ia memastikan kerja-kerja anggota dewan untuk melayani masyarakat tidak boleh berhenti.

"Demi pelayanan masyarakat tidak terganggu, bagi saya kerja-kerja DPRD harus tetap berjalan dengan baik, sesuai apa yang dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Banmus)," ujarnya.

Baca juga: DPRD NTB memastikan kerja dewan berjalan pascapembakaran

Isvie menambahkan dengan kondisi ini, dirinya memastikan tidak ada kenaikan tunjangan untuk anggota dewan.

"Apa yang sudah diberikan sudah cukup. Kita harus memahami suasana kebatinan masyarakat, harus pahami penderitaan rakyat dan ikut merasakan, sehingga tidak perlu kita bicara soal tunjangan," ucap politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini.

Disinggung apakah perlu pemerintah daerah mengurangi beban pajak. Isvie menyatakan sangat mendukung langkah itu.

"Saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita bersama dengan eksekutif bagaimana cara meningkatkan pendapatan di luar sektor pajak," katanya.

Diketahui, saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan massa di Gedung DPRD NTB pada Sabtu (30/8) siang. Terdapat dua gedung yang dirusak dan dibakar massa aksi, pertama gedung utama DPRD yang sehari-hari dipakai rapat dan sidang paripurna. Kedua gedung Sekretariat DPRD yang sehari-hari dipakai oleh karyawan atau ASN di lingkungan DPRD NTB.

Baca juga: Kondisi gedung DPRD NTB rusak parah pasca-dibakar massa


Pewarta : Nur Imansyah
Editor : Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2025