Mataram (ANTARA) - Setiap dini hari di kawasan Gerung, Lombok Barat, deru kendaraan mulai memecah keheningan. Deretan pikap sarat muatan hasil bumi bergerak perlahan ke arah timur, sebagian menuju Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.
Di antara rombongan itu, para petani sayur rutin mengirim hasil panennya ke luar pulau. Namun setiap musim panen, kesabaran mereka kembali diuji. Jalur utama Mataram–Kayangan yang dulu menjadi nadi logistik Pulau Lombok kini kian padat dan lambat, berubah menjadi simpul sempit yang menahan laju kegiatan warga.
Jalan yang dahulu dibangun untuk melayani arus masyarakat kini menanggung lalu lintas wisata, industri, dan logistik antarpulau. Di sisi lain, jalur alternatif yang seharusnya menjadi penyangga belum benar-benar tersedia. Bagi warga, setiap keterlambatan perjalanan berarti waktu terbuang dan ongkos bertambah. Bagi perekonomian daerah, setiap kemacetan berarti peluang tertunda.
Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun pusat. Pulau Lombok, yang kini tumbuh sebagai kawasan pariwisata, industri, dan perdagangan, memerlukan sistem jalan yang tidak hanya megah, tetapi juga efisien dan merata. Karena konektivitas bukan lagi soal jarak tempuh, melainkan soal pemerataan manfaat pembangunan.
Urat nadi ekonomi
Rencana pembangunan Jalan Tol Lembar-Kayangan sejatinya lahir dari kebutuhan besar itu. Jalur sepanjang sekitar 82 kilometer yang akan menghubungkan dua pelabuhan utama Lombok ini diproyeksikan memperpendek waktu tempuh dari 3,5 jam menjadi hanya 1,5 jam.
Namun, di balik ambisi besar itu, terselip realitas berat, yakni biaya pembangunan yang ditaksir mencapai Rp16–22 triliun dan pembebasan lahan hampir Rp2 triliun.
Bagi sebagian kalangan, proyek tol ini dianggap tidak ekonomis. Lalu lintas di jalur tersebut belum mencapai tingkat kepadatan minimal untuk kelayakan investasi jalan tol.
Karena itu, usulan muncul dari banyak pihak agar pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan bypass atau jalur alternatif yang lebih realistis dari sisi biaya, sosial, dan manfaat.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengkaji opsi tersebut. Hasilnya, proyek jalan bypass Lembar-Kayangan dinilai jauh lebih efisien. Hanya memerlukan anggaran sekitar Rp3,5 triliun, waktu pengerjaan lebih singkat, serta bisa dibiayai penuh oleh APBN.
Proyek ini akan melanjutkan ruas dari Bundaran Gerung hingga Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) dan diteruskan ke Pringgabaya hingga Kayangan.
Lebih dari sekadar infrastruktur penghubung, jalur alternatif ini akan menjadi urat nadi ekonomi baru bagi masyarakat Lombok bagian tengah dan timur. Ketika jalur logistik lebih cepat, biaya distribusi turun, dan produk UMKM lebih mudah menjangkau pasar, maka efek ganda pembangunan akan nyata terasa di tingkat akar rumput.
Isu peningkatan akses jalan alternatif bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Pertama, kepadatan jalur eksisting yang kian parah menunjukkan bahwa sistem transportasi Lombok sudah melampaui kapasitas idealnya. Jalur tengah Mataram-Kayangan kini menampung volume kendaraan yang meningkat setiap tahun, termasuk truk logistik dan bus wisata.
Kedua, faktor biaya dan sosial menjadi pertimbangan utama. Proyek tol dengan biaya puluhan triliun tentu menuntut investasi besar dan pembebasan lahan luas.
Selain berisiko menimbulkan konflik agraria, proyek sebesar itu sulit dijangkau kemampuan fiskal daerah. Sebaliknya, jalan alternatif dapat dibangun bertahap, disesuaikan dengan prioritas wilayah dan ketersediaan dana pusat.
Ketiga, aspek pemerataan ekonomi dan konektivitas sosial. Jalur baru tidak hanya menghubungkan pelabuhan dan kota besar, tetapi juga membuka akses desa-desa yang selama ini terisolasi dari jalur utama.
Akses jalan berarti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketika konektivitas meningkat, partisipasi masyarakat dalam arus ekonomi juga tumbuh.
Keempat, pertimbangan lingkungan dan tata ruang. Pembangunan jalan baru harus memperhatikan keseimbangan ekologi Lombok yang dikenal memiliki kontur perbukitan dan daerah konservasi. Rencana bypass perlu diiringi studi lingkungan yang matang agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan daya dukung alam.
Prioritas strategis
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa peningkatan akses jalan alternatif menjadi prioritas pembangunan di Pulau Lombok.
Begitu halnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo saat meninjau proyek strategis nasional di Sumbawa, NTB belujm lama ini juga memberikan arahan untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, termasuk pembangunan jalur alternatif di Lombok.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, agar pembangunan tidak hanya besar secara infrastruktur, tetapi juga bermanfaat langsung bagi masyarakat. Prinsipnya jelas, yakni pembangunan harus inklusif dan memberdayakan.
Membangun bypass bukan berarti menolak tol. Justru sebaliknya, ini adalah strategi bertahap agar pembangunan konektivitas tetap berjalan tanpa menunggu proyek besar yang memakan waktu panjang. Dengan biaya lebih ringan, bypass bisa selesai lebih cepat dan langsung memberi dampak ekonomi nyata.
Selain itu, proyek ini bisa menjadi jembatan menuju pembangunan tol di masa depan. Ketika volume kendaraan meningkat dan ekonomi tumbuh pesat, infrastruktur yang lebih besar bisa dibangun di atas fondasi yang sudah mapan. Pendekatan bertahap seperti ini jauh lebih rasional dibandingkan membangun proyek raksasa yang berisiko mangkrak.
Lebih dari sekadar beton dan aspal, pembangunan jalan harus memuat nilai pemberdayaan. Setiap proyek sebaiknya melibatkan tenaga kerja lokal, menggunakan produk dalam negeri, dan membuka peluang ekonomi baru di sekitar jalur yang dibangun. Ketika masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan, rasa memiliki pun tumbuh.
Akses jalan juga memiliki dimensi sosial. Jalur alternatif akan mempermudah mobilitas warga desa ke kota, mempercepat distribusi logistik bahan pokok, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Dengan konektivitas yang lebih baik, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bisa muncul di wilayah selatan dan timur Lombok, mengurangi kesenjangan dengan kawasan barat yang selama ini lebih maju.
Bagi dunia pariwisata, keberadaan jalur alternatif membuka peluang diversifikasi rute wisata. Wisatawan yang ingin menuju Sembalun, Pringgabaya, atau kawasan pantai timur tak perlu lagi terjebak kemacetan di jalur tengah. Waktu tempuh yang efisien akan mendorong kunjungan wisata dan investasi di sektor pendukungnya.
Jalan untuk semua
Pembangunan jalan alternatif di Lombok adalah cermin dari kebutuhan rakyat akan pemerataan pembangunan yang nyata. Ketika truk logistik tidak lagi terjebak di jalur padat, ketika petani bisa mengirim hasil panen tanpa terlambat, dan ketika wisatawan dapat menikmati perjalanan tanpa hambatan, di situlah makna pembangunan terasa.
Tol Lembar-Kayangan tetap penting sebagai visi jangka panjang. Namun untuk sekarang, Lombok memerlukan langkah yang lebih cepat dan terjangkau dengan memperkuat jalan alternatif yang mampu menjawab kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan masa depan.
Jika jalur bypass ini dapat diwujudkan sebagai program prioritas nasional, Lombok bukan hanya punya jalan baru, tetapi juga punya arah baru menuju kemajuan yang lebih merata. Karena pembangunan sejati bukan tentang seberapa panjang jalan dibangun, melainkan seberapa jauh manfaatnya menjangkau kehidupan masyarakat.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Memperkuat akses jalan alternatif di Lombok