Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2020 memprioritaskan penurunan angka kemiskinan di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut yang cenderung terjadi kenaikan pada tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di sela penutupan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Mataram, Jumat.
Dikatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB memprediksi angka kemiskinan Kota Mataram tahun 2019 naik menjadi 9 persen lebih, dari 8,96 persen pada tahun 2018.
"Kenaikan itu terjadi dipicu adanya bencana gempa bumi yang melanda daerah Nusa Tenggara Barat, termasuk Kota Mataram," katanya.
Program penurunan angka kemiskinan sebesar satu digit setiap tahun harus tetap menjadi komitmen bersama dan telah berhasil dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini.
"Tahun ini, angka kemiskinan naik karena adanya bencana, dan itu terjadi juga pada kabupaten/kota lainnya yang terdampak," ujarnya.
Bahkan akibat bencana gempa bumi tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi Mataram juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 8,11 persen menjadi sebesar 6,42 persen.
Oleh karena itu, lanjut wali kota, semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bekerja keras untuk menyusun program dalam percepatan penanganan kemiskinan.
"Bila perlu saya minta data warga miskin secara riil 'by name by address', agar program-program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran," katanya.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin sebelumnya mengatakan, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan perlu digencarkan terbukanya lapangan kerja dan terbukanya investasi.
"Pengesahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi salah satu kunci terbukanya peluang investasi untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ditambahkannya, peran swasta memberikan "multiplier effect" berikan peluang usaha sehingga nilai yang dihasilkan masyarakat lebih besar serta mampu mengurangi penduduk miskin.
"Investasi yang kita harapkan tentunya investasi yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti di bidang perhotelan dan restoran," katanya menambahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di sela penutupan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Mataram, Jumat.
Dikatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB memprediksi angka kemiskinan Kota Mataram tahun 2019 naik menjadi 9 persen lebih, dari 8,96 persen pada tahun 2018.
"Kenaikan itu terjadi dipicu adanya bencana gempa bumi yang melanda daerah Nusa Tenggara Barat, termasuk Kota Mataram," katanya.
Program penurunan angka kemiskinan sebesar satu digit setiap tahun harus tetap menjadi komitmen bersama dan telah berhasil dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini.
"Tahun ini, angka kemiskinan naik karena adanya bencana, dan itu terjadi juga pada kabupaten/kota lainnya yang terdampak," ujarnya.
Bahkan akibat bencana gempa bumi tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi Mataram juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 8,11 persen menjadi sebesar 6,42 persen.
Oleh karena itu, lanjut wali kota, semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bekerja keras untuk menyusun program dalam percepatan penanganan kemiskinan.
"Bila perlu saya minta data warga miskin secara riil 'by name by address', agar program-program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran," katanya.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Ir Amirudin sebelumnya mengatakan, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan perlu digencarkan terbukanya lapangan kerja dan terbukanya investasi.
"Pengesahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) menjadi salah satu kunci terbukanya peluang investasi untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ditambahkannya, peran swasta memberikan "multiplier effect" berikan peluang usaha sehingga nilai yang dihasilkan masyarakat lebih besar serta mampu mengurangi penduduk miskin.
"Investasi yang kita harapkan tentunya investasi yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti di bidang perhotelan dan restoran," katanya menambahkan.