Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan perbaikan 356 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dipastikan rampung dikerjakan di 2025.
"Dari 356 unit RTLH ini, sebanyak 276 unit sudah rampung, dan sisanya masih dilakukan pengerjaan yang ditargetkan rampung di Desember 2025," kata Kepala Dinas Perkim Lombok Tengah M Supriaddin di Lombok Tengah, Selasa.
Ia mengatakan, perbaikan RTLH yang sumber dari APBD 2025 reguler ada 331 unit dan APBD Perubahan ada 35 unit, sehingga jumlah RTLH yang mampu dituntaskan dari anggaran daerah ini mencapai 356 unit RTLH.
“Sebanyak 356 unit RTLH yang dibangun tahun ini dari APBD, secara kontrak pengadaan memang semuanya sudah 100 persen, tinggal pelaksanaan fisik oleh swadaya masyarakat," katanya.
"Tapi yang sudah tuntas pekerjaan baru 276 unit, dan sisanya masih tahap pembangunan, jadi system pengerjaan RTLH ini adalah system sewa kelola,” katanya.
Baca juga: Lombok Tengah mulai kerjakan perbaikan rumah tak layak huni
Ia mengatakan masing-masing RTLH ini mendapatkan anggaran Rp 20 juta, di satu sisi sampai dengan saat ini untuk penanganan masalah RTLH ini tidak hanya dikucurkan dari pemda tapi ada juga dari pemerintah pusat, Baznas dan berbagai hal lainnya.
“Jadi total RTLH yang belum ditangani masih di angka 14.000 lebih dan untuk penanganan tidak hanya dari APBD tapi ada juga pihak-pihak lain yang membantu. Hanya saja belum kami rekapitulasi kaitan dengan sumber pembiayaan RTLH yang dari lain,” katanya.
Ia mengatakan, untuk pembangunan RTLH ini akan cepat rampung karena memang banyak swadaya masyarakat. Terlebih dalam pengerjaan oleh pemerintah daerah menggunakan sistem sewa kelola yang dilakukan oleh masyarakat.
“Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa material bahan bangunan dengan total Rp 20 juta perumah,”terangnya.
Baca juga: Sebanyak 1.013 RTLH di Lombok Tengah direhabilitasi pada 2024
Ia menjelaskan, setiap tahun pemerintah terus berupaya untuk menekan jumlah RTLH yang ada di daerah itu. Penuntasan RTLH ini tidak hanya dianggarkan lewat APBD tapi juga berbagai sumber hingga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan, RTLH yang berhasil dituntaskan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah mencapai 4.445 unit.
“Tapi ada sisa mencapai 14.000 unit dan dengan sinergi berbagai pihak maka kita meyakini penanganan RTLH akan tuntas lima tahun ke depan," katanya.
Pada 2024 anggaran penanganan RTLH berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD kabupaten ada 134 unit, Provinsi NTB ada tiga unit, APBN 818 unit dan dari Baznas sebanyak 33 unit.
"Bahkan ada juga dari swadaya lainnya sebanyak 25 unit,” terangnya.
Baca juga: Kementerian PUPR alokasikan dana perbaikan untuk 420 RTLH di Lombok Tengah
Baca juga: Sebanyak 42 RTLH di Lombok Tengah diperbaiki di 2024