Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menawarkan pekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar keluar dari sasaran PKH secara graduasi mandiri atau melalui program pemberdayaan sosial ekonomi.
"Para pendamping PKH sifatnya menawarkan, tidak memaksa," kata Plt Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Selasa.
Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya informasi yang menyebutkan setiap masyarakat terutama yang menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang sudah bekerja di dapur MBG harus keluar sebagai sasaran PKH.
Ia mengakui, Program MBG saat ini memberikan banyak dampak positif terutama membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah termasuk KPM PKH dan sudah mendapatkan gaji tetap.
Baca juga: Jumlah penerima PKH Mataram berkurang 887 KPM
Oleh karena itu, pendamping PKH mencoba menawarkan para sasaran PKH yang sudah bekerja di dapur MBG agar mengundurkan diri sebagai penerima PKH baik secara mandiri atau melalui program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE).
Untuk yang mandiri, katanya, dilakukan berdasarkan sukarela KPM PKH untuk graduasi tanpa ada paksaan, karena menilai diri sudah mampu.
"Begitu mereka tanda tangan surat pernyataan mengundurkan diri secara mandiri, maka secara otomatis bantuan PKH bulan berikutnya dihentikan," katanya.
Baca juga: Terseret judol, Puluhan rekening KPM di Mataram dibekukan
Sementara untuk PPSE, katanya, bantuan penerima PKH tetap diberikan atau tidak langsung diputus setelah tanda tangan persetujuan.
Mereka akan mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah sebesar Rp5 juta, kemudian dilakukan evaluasi selama satu tahun.
"Jika dalam satu tahun mereka berhasil, tahun berikutnya bantuan akan dihentikan. Tapi kalau ternyata mereka rugi atau tidak bisa berkembang, mereka masih bisa tetap masuk PKH," katanya.
Sebelumnya pendamping PKH Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Agus Putrawan menyebutkan, secara keseluruhan di Kecamatan Sekarbela selama bulan November tahun 2025, sudah ada 80 KPM PHK melakukan graduasi mandiri.
Rata-rata alasan penerima PKH itu mengundurkan diri karena merasa sudah sejahtera. Tidak hanya itu, masih ada warga yang lebih membutuhkan dan berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
"Mereka merasa lebih banyak yang layak mendapatkan bantuan," katanya.
Baca juga: Dinsos Mataram usulkan 386 KPM penerima bansos graduasi secara mandiri
Baca juga: Setiap tahun, 600 penerima bansos di Mataram ditargetkan graduasi mandiri
Baca juga: Sebanyak 77 penerima PKH Mataram bakal graduasi mandiri