Mataram, NTB (ANTARA) - Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Rabu (10/12) yang perlu di baca publik.
Berikut rangkuman berita Antara NTb yaitu:
1. Jaksa telusuri mensrea 15 legislator penerima gratifikasi DPRD NTB
Mataram (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi menyatakan bahwa penyidik kini sedang menelusuri mensrea atau niat jahat dari sedikitnya 15 legislator yang terungkap sebagai penerima dalam kasus gratifikasi DPRD Provinsi NTB tahun 2025.
"Kita lihat nanti, memang masih dalam analisa teman-teman penyidik, sejauh mana mensrea-nya (niat jahat)," kata Wahyudi dalam konferensi pers peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di gedung Kejati NTB, Mataram, Selasa.
Baca beritanya di sini
2. Tajuk ANTARA NTB - Korupsi PPJ dan krisis tata kelola di Lombok Tengah
Mataram (ANTARA) - Penahanan tiga mantan pejabat Badan Pendapatan Daerah Lombok Tengah menjadi titik penting dalam pembenahan tata kelola insentif Pajak Penerangan Jalan PPJ.
Langkah Kejaksaan Negeri Lombok Tengah itu menutup bab penyelidikan awal sekaligus membuka perdebatan baru tentang akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Baca beritanya di sini
3. Mataram pertahankan 655 honorer non-database BKN
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mempertahankan sebanyak 655 honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk tetap bekerja dan mendapatkan haknya sebagai tenaga penunjang kegiatan.
Baca beritanya di sini
4. Kejati NTB ungkap 61 penyidikan korupsi selama 2025
Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran di kabupaten/kota mengungkap sebanyak 61 penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi selama penanganan tahun 2025.
"Kejati NTB dan seluruh wilayah kerja termasuk di kabupaten/kota di tahun 2025 ini ada kasus tindak pidana korupsi sebanyak 61 penyidikan," kata Kepala Kejati NTB Wahyudi dalam konferensi pers pada momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di gedung Kejati NTB, Mataram, Selasa.
Baca beritanya di sini
5. Gubernur NTB tegaskan sistem kepegawaian harus bebas dari kepentingan politik
Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembenahan sistem kepegawaian di wilayah itu harus berbasis meritokrasi dan bebas dari kepentingan politik.
"Saya ingin dalam sistem kepegawaian kita, orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Semua harus berkompetisi melalui kinerja, bukan kedekatan politik," ujarnya pada Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN dan Rakor Kepegawaian Pemprov NTB, di Mataram, Senin.
Baca beritanya di sini
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Selasa, memastikan tidak ada honorer non-database yang diberhentikan, bahkan gaji mereka untuk tahun 2026 sudah dianggarkan melalui APBD 2026.