Mataram (ANTARA) - Kota Mataram, tahun ini tidak mendapatkan kuota program transmigrasi, karena kuota transmigrasi untuk Nusa Tenggara Barat tahun 2019 juga sangat minim yakni sekitar 10 kepala keluarga.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Hariadi, S.IP di Mataram, Senin, mengatakan, kuota 10 kepala keluarga (KK) tersebut telah dibagi ke kabupaten/kota lainnya.
"Meskipun kita tidak dapat kuota, kita tidak terlalu kecewa karena daftar tunggu masyarakat yang ingin bertransmigrasi tahun ini belum ada," katanya.
Biasanya, kata dia, daftar tunggu KK yang ingin bertransmigrasi setiap tahun selalu ada, meskipun jumlahnya hanya satu atau dua KK.
"Setelah pengiriman 5 KK tahun 2018 ke Provinsi Gorontalo, sampai saat ini belum ada yang daftar lagi," katanya.
Kendati tahun ini tidak ada kuota transmigrasi, lanjut Hariadi, Disnaker Kota Mataram tetap melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat terhadap program transmigrasi.
Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada kawasan pinggiran kota yang dinilai sebagai potensi kantong-kantong kemiskinan, namun juga dilakukan di tengah kota agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang sama terhadap program transmigrasi.
"Tapi, kami biasanya mengutamakan keluarga miskin. Pasalnya, program transmigrasi merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan," katanya.
Dalam sosialisasi itu disampaikan, bahwa setelah mereka berada di daerah tujuan, peserta transmigrasi akan mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah. Fasilitas tersebut antara lain, diberikan jatah hidup selama satu tahun, perumahan beserta pekarangan 0,25 hektare serta lahan garapan 0,75 hingga satu hektare.
"Kalau mereka tekun mengelola lahan yang diberikan, Insya Allah KK tersebut akan menjadi keluarga transmigrasi yang sukses bahkan mungkin enggan kembali ke kampung halaman," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Hariadi, S.IP di Mataram, Senin, mengatakan, kuota 10 kepala keluarga (KK) tersebut telah dibagi ke kabupaten/kota lainnya.
"Meskipun kita tidak dapat kuota, kita tidak terlalu kecewa karena daftar tunggu masyarakat yang ingin bertransmigrasi tahun ini belum ada," katanya.
Biasanya, kata dia, daftar tunggu KK yang ingin bertransmigrasi setiap tahun selalu ada, meskipun jumlahnya hanya satu atau dua KK.
"Setelah pengiriman 5 KK tahun 2018 ke Provinsi Gorontalo, sampai saat ini belum ada yang daftar lagi," katanya.
Kendati tahun ini tidak ada kuota transmigrasi, lanjut Hariadi, Disnaker Kota Mataram tetap melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat terhadap program transmigrasi.
Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada kawasan pinggiran kota yang dinilai sebagai potensi kantong-kantong kemiskinan, namun juga dilakukan di tengah kota agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang sama terhadap program transmigrasi.
"Tapi, kami biasanya mengutamakan keluarga miskin. Pasalnya, program transmigrasi merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan," katanya.
Dalam sosialisasi itu disampaikan, bahwa setelah mereka berada di daerah tujuan, peserta transmigrasi akan mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah. Fasilitas tersebut antara lain, diberikan jatah hidup selama satu tahun, perumahan beserta pekarangan 0,25 hektare serta lahan garapan 0,75 hingga satu hektare.
"Kalau mereka tekun mengelola lahan yang diberikan, Insya Allah KK tersebut akan menjadi keluarga transmigrasi yang sukses bahkan mungkin enggan kembali ke kampung halaman," katanya.