Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terpilih menjadi salah satu daerah sebagai lokasi uji coba (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos), untuk menciptakan integrasi data kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
"Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram HM Ramadhani di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, langkah itu diambil untuk mengatasi kendala klasik dalam penanganan kemiskinan yakni ketidaksinkronan basis data keluarga miskin.
"Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan," katanya.
Karena itu, upaya digitalisasi pendataan bansos akan memaksimalkan penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) disinkronkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dana akan terus diperbaharui untuk menghindari salah sasaran.
Baca juga: Kemendagri dukung digitalisasi penyaluran Bansos
Seluruh data masyarakat akan dibagi menurut desil yakni desil 1 hingga desil 10 untuk menentukan jenis perlindungan sosial yang tepat.
Seperti pemberian bantuan BPJS Kesehatan atau UHC (universal health coverage), bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Karena itu, lanjut Ramadhani, program ini melibatkan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menyediakan infrastruktur digital serta sistem server yang terintegrasi.
Baca juga: Bansos berubah total! Pemerintah uji coba digitalisasi di 40 daerah
Dengan sistem digital yang lebih rapi, pemerintah berharap tidak ada lagi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran dalam pembagian bantuan.
"Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa," katanya.
Angka kemiskinan ekstrem itu, katanya, harus berada nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2029, atau selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.
Sementara itu, untuk angka kemiskinan secara keseluruhan di Kota Mataram tercatat sebesar 7,15 persen.
"Pemerintah optimis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif," katanya.
Baca juga: Kemensos memastikan kuota bansos tetap 18 juta KPM
Baca juga: Kemensos gelontorkan Rp1,8 Triliun bansos untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar