Mataram uji coba bansos digital, Agen perlinsos dampingi warga

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung program uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos), dengan memaksimalkan peran pilar-pilar sosial selama masa transisi.

Pengolah Data Bidang Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram Muhammad Zubaidi, di Mataram, Selasa, mengatakan, pilar-pilar sosial itu disebut sebagai Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial).

"Agen tersebut, terdiri atas pendamping program keluarga harapan (PKH), pekerja sosial masyarakat (PSM), dan operator SIKS-NG di tingkat kelurahan," katanya.

Dikatakan, Agen Perlinsos bertugas sebagai fasilitator bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan teknologi atau tidak memiliki perangkat "smartphone".

Mereka akan membantu proses pendaftaran hingga aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), agar warga dapat mengakses sistem bantuan digital tersebut.

Baca juga: Mataram terpilih jadi lokasi uji coba bansos digital

Menurutnya, salah satu tantangan besar dalam digitalisasi bansos tersebut adalah integritas data sebab kunci keberhasilan program ini adalah kejujuran warga saat proses verifikasi.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, digitalisasi ini akan menggunakan sistem verifikasi otomatis dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui PMT (proxy mean test) atau metode untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi berdasarkan informasi karakteristik rumah tangga yang akan meranking kelayakan penerima bantuan secara objektif.

"Sistem itu diharapkan bisa menghapus praktik 'pilih kasih' (like and dislike) dalam penentuan penerima bantuan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, menariknya aplikasi digitalisasi bansos itu nantinya akan dilengkapi dengan fitur sanggahan sehingga masyarakat dapat melaporkan jika menemukan bantuan yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Dinsos Mataram usulkan program PPE bagi KPM yang miliki mobil

Misalnya tetangga yang dianggap mampu namun tetap menerima bantuan. Tapi, setiap sanggahan yang masuk harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat.

Lebih jauh Zubaidi mengatakan, meskipun detail aplikasi masih dalam tahap pengembangan dan bimbingan teknis (bimtek) belum dimulai, Pemerintah Kota Mataram terus melakukan pemetaan sumber daya manusia (SDM).

"Keberhasilan proyek itu, nantinya akan bergantung pada kolaborasi erat antara berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dukcapil, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika," katanya.

Dikatakan, di NTB kegiatan coba digitalisasi bansos hanya dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi proyek percontohan.

Program itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran bantuan dengan mengintegrasikan data melalui aplikasi berbasis digital dan IKD.