Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka opsi pemasukan sapi perah sebagai langkah strategis memenuhi kebutuhan susu untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendorong kemandirian pangan daerah.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhamad Riadi saat dihubungi di Mataram, Jumat, mengatakan NTB belum memiliki populasi sapi perah yang memadai untuk kebutuhan lokal.
"NTB tidak punya populasi sapi perah, sementara masyarakat butuh susu, terutama untuk kebutuhan dapur MBG," ujar dia.
Riadi menuturkan ketiadaan budidaya sapi perah mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi cepat agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku dalam rantai ekonomi baru yang terbentuk.
Pemerintah NTB mulai memetakan wilayah potensial untuk pengembangan sentra sapi perah. Sejumlah daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk dan banyak air, seperti Sembalun, Santong, Timba Nuh, Sapit, Suwela, hingga Suranadi.
"Dulu pernah didatangkan 10 ekor di Sembalun, tapi tidak berkembang," kata Riadi.
Lebih lanjut ia menyampaikan perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif mulai dari kesiapan lingkungan, pakan, hingga pendampingan peternak agar program serupa dapat berhasil ke depan.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB menegaskan siap mengawal upaya pemasukan sapi perah ke Nusa Tenggara Barat.
"Pemerintah berperan sebagai pengambil kebijakan untuk menciptakan ruang yang berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkas Riadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, Indonesia memiliki populasi sapi perah sebanyak 499.360 ekor dan Nusa Tenggara Barat hanya terdapat dua ekor. Sapi perah dua ekor itu terletak di Kabupaten Sumbawa.