Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Selasa, Didit menjelaskan pemerintah sedang mendalami 15 segmen untuk pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara (pantura) Pulau Jawa atau pantura dengan beragam isunya.

"Terutama masalah rob, masalah land subsidence, di situ ada kegiatan ekonomi. Contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak," kata Didit.

Ia menjelaskan bahwa di hampir semua titik pantura sudah memiliki kegiatan ekonomi rakyat termasuk yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Ini yang harus kita lakukan kolaborasi atau pengintegrasian," tutur Didit menambahkan.

Baca juga: Menteri PU usul Pekalongan dapat diprioritaskan di GSW

Dalam kesempatan itu dia menuturkan pemerintah masih mendalami rencana pembangunan 575 kilometer di sepanjang pantura yang akan dibagi dalam 15 segmen.

Pembangunan itu akan dilakukan secara tematik yang direncanakan menyesuaikan dengan segmen masing-masing. Terkait dengan 15 segmen yang sudah dibahas sebelumnya, pemerintah merencanakan pembagian subsegmen dan seksi di dalamnya yang membutuhkan kolaborasi lebih lanjut.

Baca juga: Kampung Bugis di Ampenan Mataram butuh tanggul permanen

Beberapa titik yang telah menjadi pertimbangan termasuk di Teluk Jakarta dan sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," ujar Didit.