Mataram (ANTARA) - Ratusan mahasiswa Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus dari berbagai fakultas menggelar demonstrasi terkait kebijakan kampus yang terkesan otoriter dan tidak berpihak dalam kemajuan intelektual mahasiswa.
Massa yang berada di bawah komando BEM Unram ini menggelar aksi protesnya di depan gedung Rektorat Unram, Rabu. Dengan mengenakan seragam almamater kebanggaannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan.
Adanya dugaan suap, permainan dalam mata kuliah kerja nyata (KKN), berlakunya kebijakan uang pangkal bagi mahasiswa, kemudian buruknya fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan biaya SPP mahasiswa serta penerapan gerbang keluar masuk secara online, masuk dalam rentetan tuntutan massa.
"Penerapan uang pangkal terlalu tinggi, ini jelas mengabaikan rasa keadilan di kalangan mahasiswa," kata Koordinator Lapangan aksi massa, Khairul Anam di Unram, Rabu.
Lebih jelasnya dia memaparkan, besar uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa angkatan 2019 dari jalur mandiri sangat memberatkan perekonomian mahasiswa. Seperti uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram, dengan besaran Rp100 juta.
Padahal menurut Permendikti, penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya.
’"Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan," ucapnya.
Menurut Anam, Unram sebagai indikator kemajuan pendidikan di NTB seharusnya bisa lebih memprioritaskan kemajuan intelektual seorang mahasiswa, bukan diukur dari segi perekonomian mahasiswa.
"SPI (Sumbangan Pembangunan Institusi) dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa," ujarnya.
"Karena itu, kami menggelar aksi ini dengan menuntut Rektor Unram menghapus uang pangkal. Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil jika yang diberlakukan rata," tambahnya.
Sementara M Amri Akbar, Kordinator Umum yang juga merupakan Presiden BEM Unram, dalam orasinya sangat mengecam semua kebijakan kampus yang kesannya menggadaikan keadilan mahasiswa.
"Pembangunan infrastruktur timpang, dugaan suap menyuap dalam KKN terjadi. Belum sembuh luka SPI, kini kampus menambah dengan uang pangkal. Kami mendesak rektorat untuk turun menemui kami," kata Amri.
Menurutnya, Rektor Unram sebagai pemegang kewenangan kampus, harus menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakannya. Perbaikan infrastruktur kampus, penjelasan tentang manfaat pemberlakuan gerbang elektronik, dan bertanggungjawab menghidupkan demokrasi kampus.
"Kami akan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutan kami tak diakomodir dan dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Massa yang berada di bawah komando BEM Unram ini menggelar aksi protesnya di depan gedung Rektorat Unram, Rabu. Dengan mengenakan seragam almamater kebanggaannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan.
Adanya dugaan suap, permainan dalam mata kuliah kerja nyata (KKN), berlakunya kebijakan uang pangkal bagi mahasiswa, kemudian buruknya fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan biaya SPP mahasiswa serta penerapan gerbang keluar masuk secara online, masuk dalam rentetan tuntutan massa.
"Penerapan uang pangkal terlalu tinggi, ini jelas mengabaikan rasa keadilan di kalangan mahasiswa," kata Koordinator Lapangan aksi massa, Khairul Anam di Unram, Rabu.
Lebih jelasnya dia memaparkan, besar uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa angkatan 2019 dari jalur mandiri sangat memberatkan perekonomian mahasiswa. Seperti uang pangkal yang diterapkan untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram, dengan besaran Rp100 juta.
Padahal menurut Permendikti, penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya.
’"Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan," ucapnya.
Menurut Anam, Unram sebagai indikator kemajuan pendidikan di NTB seharusnya bisa lebih memprioritaskan kemajuan intelektual seorang mahasiswa, bukan diukur dari segi perekonomian mahasiswa.
"SPI (Sumbangan Pembangunan Institusi) dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa," ujarnya.
"Karena itu, kami menggelar aksi ini dengan menuntut Rektor Unram menghapus uang pangkal. Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil jika yang diberlakukan rata," tambahnya.
Sementara M Amri Akbar, Kordinator Umum yang juga merupakan Presiden BEM Unram, dalam orasinya sangat mengecam semua kebijakan kampus yang kesannya menggadaikan keadilan mahasiswa.
"Pembangunan infrastruktur timpang, dugaan suap menyuap dalam KKN terjadi. Belum sembuh luka SPI, kini kampus menambah dengan uang pangkal. Kami mendesak rektorat untuk turun menemui kami," kata Amri.
Menurutnya, Rektor Unram sebagai pemegang kewenangan kampus, harus menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakannya. Perbaikan infrastruktur kampus, penjelasan tentang manfaat pemberlakuan gerbang elektronik, dan bertanggungjawab menghidupkan demokrasi kampus.
"Kami akan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutan kami tak diakomodir dan dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.