Mataram (ANTARA) - Baca juga: Kenaikan gaji pegawai non-PNS di Mataram tengah dirumuskan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito menyakini, proses pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, tidak akan molor meskipun anggota dewan memasuki masa transisi.
"Kami yakin, pembahasan APBD Kota Mataram tidak akan molor karena anggota dewan baru Insya Allah bisa segera menyesuaikan diri," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi segera masuknya masa transisi anggota dewan, dimana anggota dewan terpilih hasil Pemilu Legislatif 17 April 2019, akan dilantik pada tanggal 6 Agustus 2019.
Sekda mengatakan, kenyakinannya terhadap tidak molornya pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, juga karena sebagian besar anggota dewan yang akan dilantik merupakan anggota petahanan sehingga tidak terlalu mempengaruhi dinamikan internal dewan.
"Jadi kita tidak terlalu khawatir. Insya Allah berbagai proses pembahasan APBD tidak akan terganggu dan bisa berjalan lancar," ujarnya.
Menurutnya, untuk APBD perubahan 2019, saat ini masih dalam proses pembahasan KUA PPAS dengan prediksi tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar.
Dalam APBD perubahan, beberapa program masih menjadi prioritas diantaranya pelaksanaan dana kelurahan, dan kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yang tahapannya dimulai bulan September 2019.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh sebelumnya juga mengatakan, melalui APBD perubahan dilakukan evaluasi berbagai program yang sudah direncanakan, sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang menjadi acuan untuk melakukan perubahan.
Ada beberapa prioritas yakni, program dana kelurahan agar benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan dan sesuai aturan.
"Selain itu juga dukungan untuk persiapan Pilkada. Karena ini Pilkada Kota Mataram maka sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah kota, namun akan kita alokasikan secara bertahap," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito menyakini, proses pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, tidak akan molor meskipun anggota dewan memasuki masa transisi.
"Kami yakin, pembahasan APBD Kota Mataram tidak akan molor karena anggota dewan baru Insya Allah bisa segera menyesuaikan diri," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi segera masuknya masa transisi anggota dewan, dimana anggota dewan terpilih hasil Pemilu Legislatif 17 April 2019, akan dilantik pada tanggal 6 Agustus 2019.
Sekda mengatakan, kenyakinannya terhadap tidak molornya pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, juga karena sebagian besar anggota dewan yang akan dilantik merupakan anggota petahanan sehingga tidak terlalu mempengaruhi dinamikan internal dewan.
"Jadi kita tidak terlalu khawatir. Insya Allah berbagai proses pembahasan APBD tidak akan terganggu dan bisa berjalan lancar," ujarnya.
Menurutnya, untuk APBD perubahan 2019, saat ini masih dalam proses pembahasan KUA PPAS dengan prediksi tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar.
Dalam APBD perubahan, beberapa program masih menjadi prioritas diantaranya pelaksanaan dana kelurahan, dan kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yang tahapannya dimulai bulan September 2019.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh sebelumnya juga mengatakan, melalui APBD perubahan dilakukan evaluasi berbagai program yang sudah direncanakan, sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang menjadi acuan untuk melakukan perubahan.
Ada beberapa prioritas yakni, program dana kelurahan agar benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan dan sesuai aturan.
"Selain itu juga dukungan untuk persiapan Pilkada. Karena ini Pilkada Kota Mataram maka sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah kota, namun akan kita alokasikan secara bertahap," jelasnya.