Prabowo sentil kepala daerah: Jangan bongkar situs sejarah perjuangan bangsa

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dengan menjaga dan melindungi situs-situs bersejarah yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan.

"Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita, situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan," kata Prabowo dalam taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Presiden menilai pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang panjang, mulai dari penjajahan, intervensi asing, hingga perjuangan merebut kedaulatan, harus dipahami secara utuh oleh para pemimpin daerah.

Pemahaman tersebut dinilai penting agar kesalahan masa lalu tidak terulang dalam pengelolaan pemerintahan saat ini.

Baca juga: Prabowo: Rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur dan adil

Dalam pernyataannya, Presiden menyoroti masih ditemukannya praktik pengabaian terhadap peninggalan sejarah, termasuk pembongkaran prasasti dan situs bersejarah yang seharusnya dilindungi.

Kondisi itu dinilai mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap memori perjuangan bangsa.

"Saya mau tanya, di mana Stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik saudara-saudara," kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan keberadaan pemerintah saat ini merupakan hasil dari perjuangan generasi sebelumnya, sehingga penghormatan terhadap sejarah dan peninggalannya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan bangsa dan negara.

"Jadi saudara-saudara dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini, melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu," ucap Presiden.

Baca juga: Prabowo--Abraham Samad bahas pengalaman berantas korupsi, Isu revisi UU KPK ditepis

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.

Rakornas tersebut dihadiri sekitar 4.400 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Forum ini dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.