Mataram, 15/7 (ANTARA) - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat memprogramkan gerakan rehabilitasi lahan seluas 500 hektare untuk memurnikan kembali tanaman asli di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

  Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) H. Sihabuddin, di Mataram, Kamis, mengatakan, upaya rehabilitasi lahan itu sedang berjalan.

  Program itu tidak ditenderkan kepada publik karena program ini mengharuskan menanam tanaman endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

  "Kita tidak berani mentenderkan kepada publik seperti yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Takutnya nanti yang ditanam pohon macam-macam," ujarnya.

  Ia mengatakan, rehabilitasi kawasan TNGR seluas 500 hektare tersebut akan dilakukan dalam lima tahun dengan melibatkan kelompok tani yang ada di desa pinggir kawasan TNGR.

  Untuk tahun pertama akan direhabilitasi seluas 100 hektare di dua wilayah kerja yaitu Resort Senaru, yang berada di bawah wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) 1 Kabupaten Lombok Utara, seluas 25 hektare.

  Kemudian di Resort Aikmel seluas 25 hektare dan Resort Sembalun seluas 50 hektare. Kedua resor itu berada di wilayah kerja SPTN 2 Kabupaten Lombok Timur.

  "Saat ini petugas TNGR di masing-masing resort itu sudah melakukan pembibitan pohon yang akan di tanam. Bibit diambil dari dalam kawasan. Nanti kalau sudah siap tanam baru dipindahkan ke lokasi yang perlu direhabilitasi," ujarnya.

  Sihabuddin mengatakan, bibit pohon yang ditanam ada beberapa jenis seperti bajur, dadap, kemiri dan durian. Tanaman ini merupakan jenis asli yang tumbuh di pinggir kawasan TNGR.

  Bibit pohon yang dibutuhkan dalam satu hektare lahan yang akan direhabilitasi sebanyak 400 bibit, sehingga total bibit yang dibutuhkan untuk 100 hektare lahan sebanyak 4.000 batang bibit.

  Menurut dia, upaya rehabilitasi lahan dengan tanaman jenis buah-buahan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar pinggir kawasan, sehingga mereka memiliki rasa dan kesadaran yang tinggi untuk ikut memelihara pohonnya.

  "Selama ini kawasan hutan rusak karena salah satu faktornya masyarakat di pinggir kawasan hutan tidak diberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hutan," ujarnya.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026