Mataram (ANTARA) - Aparat kepolisian di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat, menyiapkan strategi pengamanan khusus untuk mengantisipasi kericuhan yang muncul di Pilkada Serentak Tahun 2020.
"Jadi untuk mengantisipasi gangguan keamanan pilkada yang terjadi di tengah Pandemi COVID-19, kami sudah menyiapkan pengamanan khusus," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Kamis.
Wilayah yang kini sedang menjadi pusat perhatian, jelasnya, ada di Kabupaten Dompu. Perhatian itu menyusul pasca terjadinya kericuhan yang muncul dari massa pendukung bakal pasangan calon Syaifurrahman Salman dan Ikan Rizky Veryani (SUKA).
Massa pendukung melakukan aksi protes dengan pemblokiran sejumlah ruas jalan di Kabupaten Dompu. Mereka meluapkan rasa kecewa terhadap hasil KPU yang menyatakan bakal pasangan calon SUKA tidak memenuhi syarat peserta pilkada.
Setelah aksi massa pendukung berhasil diredam, kini persoalannya berlanjut ke proses ajudikasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan ataupun arbitrase).
"Itu yang kita dorong mereka untuk menempuh jalur hukum, supaya tidak ada lagi protes yang dapat mengganggu keamanan masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Polda NTB memantau tugas Satuan Wilayah Kerja Kepolisian di Kabupaten Dompu. Kapolda NTB telah mengirim sejumlah pejabat utama untuk memantau langsung kegiatan pengamanannya.
"Pejabat utama yang berangkat ke sana (Dompu) itu, Dansat Brimob, Kasat Sabhara, dan Karo Ops. Hari ini mereka berangkat," ucapnya.
Dari pantauan sementara, keamanan di Kabupaten Dompu masih dalam kondisi aman dan terkendali serta tidak ada pergerakan massa yang hendak kembali meluapkan aksi protesnya di lapangan.
Meskipun demikian, pihak kepolisian akan tetap mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Sistem pengamanan dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
"Jadinya kami pakai sistem rayonisasi pengamanan. Kalau ada gangguan yang meningkat, personel pengamanan akan ditambah dari lingkup yang lebih besar," ucapnya.
Namun Artanto yakin masyarakat sudah sadar akan akibat dari gangguan keamanan yang terjadi. Apalagi di tengah Pandemi COVID-19, ancamannya tidak hanya dari sisi konflik sosial namun juga masalah kesehatan.
"Kmi juga kedepankan komunikasi humanis dengan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan ini yang kita lakukan secara masif," katanya.
