MENDIKNAS BANTU LATIH TKI AGAR TERAMPIL

Kamis, 9 Desember 2010 08:16 WIB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Mohammad Nuh mengunjungi Lembaga Kursus Para Profesi (LKPP) Wira Karya dan Assana Amal Bakti untuk melihat ketrampilan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri di Tangerang pada Rabu kemarin.

Nuh mengatakan Kemendiknas tidak hanya fokus kepada pendidikan sekolah formal, tetapi juga pendidikan informal.

"Kami memberikan dukungan berupa pendanaan dan prasarana fasilitas," katanya.

Program kegiatan ketrampilan itu adalah untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja agar TKI yang dikirim memiliki kemampuan seperti merawat panti jompo, bayi dan membersihkan hotel, serta tata cara komunikasi dan bergaul.

Nuh berharap pelatihan itu mengurangi angka kemiskinan dan menjadi sarana belajar yang efektif.

Dia mengungkapkan, saat ini kementeriannya memiliki 50 titik 'pilot project' untuk penyaluran tenaga kerja TKI di luar negeri.

Di antaranya adalah LKPP Wira Karya di Petamburan, Jakarta yang fokus mengirimkan TKI ke Timur Tengah dan LKPP Assana Amal Bakti yang khusus mengirimkan TKI ke Asia Timur.

Nuh menyatakan, TKI tidak dipungut biaya untuk bisa belajar di lembaganya dan mereka akan belajar selama tiga hingga empat bulan.

"Kami akan mendapatkan keuntungan dari tempat penempatan TKI," kata Hengky Assana, Ketua LKPP Assana Amal Bakti.

Sementara Ketua Asosiasi LKPP Wira Karya Paulus Minggo mendapatkan kucuran bantuan dana setiap tahun sebesar Rp120 juta dari Kemendiknas. Dia mengatakan TKI masih kalah dari tenaga kerja Filipina yang lebih pintar berbahasa Inggris.

Sebagian besar TKI berasal dari Jawa dan rata-rata umur mereka 21-35 tahun serta sudah berkeluarga.

Menurut beberapa kalangan, ada perbedaan gaji antara TKI yang bekerja di Timur Tengah (Arab Saudi) dengan TKI yang bekerja di Asia Timur (China, Hongkong, Taiwan).

Di Arab Saudi, TKI mendapat bayaran sekitar 2 juta per bulan, sedangkan yang bekerja di Hongkong mendapatkan gaji sekitar lima juta dan diikat kontrak rata-rata dua tahun.

"Saya lebih suka di Hongkong karena lebih besar gajinya," kata Sulastri, seorang TKI. (*)