PBB (ANTARA) - Kekacauan politik menyusul pemilihan presiden yang disengketakan di Pantai Gading telah membawa negara Afrika Barat itu ke "tepi genosida", atau pembasmian etnik, kata duta besar barunya untuk PBB.
Para pemimpin dunia telah meningkatkan tekanan terhadap Laurent Gbagbo untuk mundur guna mendukung Alassane Ouattara, yang dianggap secara luas sebagai telah memperoleh kemenangan dalam pemilihan itu.
Youssoufou Bamba, yang ditunjuk sebagai duta besar untuk PBB oleh Ouattara, melukiskannya sebagai penguasa sah Pantai Gading.
"Ia telah dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil, transparan dan demokratis. Hasilnya telah diumumkan oleh komisi pemilihan independen, yang disahkan oleh PBB," kata Bamba pada konferesnsi pers Rabu.
"Bagi saya perdebatan telah berakhir, sekarang anda yang berbicara mengenai bagaimana dan kapan Gbabo akan meninggalkan kekuasaan."
Ia menyatakan telah ada pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia, dengan lebih dari 170 orang tewas dalam demonstrasi jalanan di Pantai Gading.
"Jadi, salah satu pesan yang saya usahakan untuk dapatkan dalam pembicaraan yang saya adakan hingga kini, adalah untuk mengatakan kami telah berada di tepi genosida. Sesuatu harus dilakukan," tegas Bamba pada wartawan.
Menurut Bamba, ia telah merencanakan untuk menemui setiap anggota Dewan Keamanan PBB.
"Saya bermaksud untuk menemui semua 15 anggota (Dewan Keamanan). Saya akan menemui mereka semua untuk menjelaskan pada mereka kegawatan situasi ... Kami mengharapkan PBB akan dapat dipercaya dan PBB akan mencegah pelanggaran serta akan mencegah pemilihan dicuri dari rakyat," tegas Bamba.
Pemilihan 28 November itu dimaksudkan untuk menyatukan kembali Pantai Gading, negara penanam cokelat utama dunia, setelah perang saudara 2002-03. Tapi perselisihan mengenai hasil pemilihan presiden itu telah memicu bentrokan jalanan mematikan dan mengancam untuk memulai lagi konflik terbuka.
Majelis Umum PBB pekan lalu mengakui Ouattara sebagai presiden sah Pantai Gading dengan ssuara bulat memutuskan bahwa daftar diplomat yang ia ajukan pada badan dunia itu akan diakui sebagai wakil resmi satu-satunya Pantai Gading di PBB.
(*)