Mataram (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersinergi membangun penguatan psikososial anak di daerah rawan bencana.
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus pada Kementerian PPPA Elvi Handraeni mengatakan terdapat lima sampai sembilan potensi bencana yang ada di NTB, mengutip keterangan BPBD setempat. Oleh karena itu untuk bisa mempersiapkan keadaan darurat, terutama terkait perlindungan terhadap anak, diperlukan upaya pencegahan, salah satunya meningkatkan kewaspadaan.
"Salah satu kelompok rentan, selain perempuan, di dalam bencana adalah anak," kata Elvi pada pelatihan pemberian dukungan psikososial bagi lembaga layanan berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan di Mataram, Kamis.
Ia menjekaskan bahwa di dalam suatu bencana anak mempunyai banyak sekali kebutuhan yang harus diperhatikan, di antaranya masalah keselamatan, pendidikan dan psikologisnya. Selain itu Elvi juga menyinggung salah satu dampak bencana terhadap anak adalah masalah perkawinan anak dan perdagangan orang.
"Mereka mudah sekali trauma dan kita lah yang akan mengurangi trauma mereka," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Hj Husnanidiaty Nurdin mengungkapkan bahwa NTB, selain sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, saat ini juga dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap anak.
Oleh karenanya, untuk mencegah penularan dan dampak kesehatan dari COVID-19 terhadap anak, pemerintah terus berupaya mempercepat serapan vaksin terhadap anak, terutama yang berusia antara 12 sampai 18 tahun di wilayah itu.
"Sekitar awal Bulan september, bekerja sama dengan dikbud dan Pramuka, kami akan mencoba melakukan kegiatan vaksin massal kepada para siswa," katanya.
