Lombok Timur, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menggandeng lima perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di daerah setempat untuk mendukung dan mensukseskan program keaksaraan fungsional (KF).
"Kami mengandeng lima PTS itu dalam rangka untuk menuntaskan program KF guna penuntasan buta aksara di Lombok Timur," kata Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur H Zubaidi di Selong (6/7).
Kelima PTS yaitu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Pancor, Lembaga Pendidikan Widya Nusantara (LPWN) Hamzanwadi Selong, Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lotim dan Sekolah Tinggi Ilmu Administasi (STIA) Muhammadiyah Selong.
Sebagaiman kebijakan Bupati Lombok Timur yang dituangkan dalam surat edaran Bupati mengenai pelaksanaan KF partisipasi PNS yang diwajibkan bagi PNS dan CPNS dilingkup Pemda Lotim dilakukan dengan menggandeng PTS di daerah setempat.
Termasuk didalamnya melanjutkan untuk rencananya akan melakukan kerjasama, dengan tentunya akan dibuat perjanjian kerjasama Pemda Lotim dengan lima PTS tersebut, sehingga menjadi jelas dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari nantinya.
Sementara jumlah warga Lotim yang masih mengalami buta aksara mencapai 58 ribu Warga Belajar, dengan menargetkan untuk tuntas buta aksara pada 2011.
Pemkab Lombok Timur tetap memiliki komitmen untuk menuntaskan buta aksara yang masih tersisa itu, dengan cara Pemkab Lotim Pemerintah mengepung melalui beberapa sumber program, termasuk KF partisipasi PNS, dan KF melalui dana APBD II dengan menggandeng TP-PKK, ujar Zubaidi.
Ia menambahkan sementara sumbangan partisipasi PNS Lotim untuk pembiayaan KF akan didistribusikan bersama dengan ATK bagi Warga Belajar melalui masing-masing perguruan tinggi, sedangkan pelaksanaannya program KF partisipasi PNS ini masih belum diketahui jadwal pasti.
Karena yang menjadi penyebabnya adalah masalah data CPNS maupun PNS yang ikut KF partisipasi PNS belum diketahui pasti, dengan tentunya akan meminta data PNS dan CPNS ke BKD.
"Kami baru mengetahuinya data PNS yang naik pangkatnya untuk ikut partisifasi dalam program KF dan CPNSD sehingga menjadi jelas," lanjutnya.
Ia menjelaskan sementara saat ini jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp 74 juta dana partisipasi yang disetorkan masing-masing SKPD ke rekening khusus bendahara KF partisipasi PNS di Lotim.
Dengan diperkirakan jumlah PNS yang mengikuti program ini mencapai 4000 lebih, maka dana partisipasi yang akan terkumpul diperkirakan mendekati Rp1 miliar. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
