Aksi unjuk rasa digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jalan Majapahit, Senin.
Para pengunjukrasa yang dikoordinir Abdul Aziz menggelar aksinya secara damai, namun mendapat pengawalan sejumlah anggota Polisi Resor (Polres) Mataram.
Dalam orasinya, Abdul Aziz mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum NTB saat ini sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan nasional dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa sepanjang 631 kilometer dan jalan provinsi sepanjang 1.842 kilometer.
"Namun, proyek percepatan pembangunan jalan kini menjadi tambah pelik ditengah mekanisme dan pelaksanaan proyek terdapat masalah. Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini ada dugaan "mafia proyek" yang menjadi pengatur dalam setiap proyek pembangunan di daerah," ujarnya.
Ia juga menduga pelaksanaan tender hanya sebagai langkah pencitraan positif terhadap publik, seolah-olah semua tahapan dalam aturan tender telah dilalui dengan baik.
Tender proyek diduga juga bisa dilakukan di bawah meja atau dengan kata lain, proyek sudah diatur dan sudah ada pemenang sebelum tender terjadi.
Abdul juga menduga ada monopoli pemenang tender dalam setiap proyek pembangunan yang ditangani Dinas PU NTB, sehingga menimbulkan dugaan ada konspirasi antara pemenang tender dengan Dinas PU NTB.
Berdasarkan analisa, di dalam perjalanan proyek pembangunan jalan telah terjadi pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13/2006 dan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2012.
"Berdasarkan analisa itu, kami meminta Gubernur NTB H M Zainul Majdi mengevaluasi kinerja Dinas PU NTB dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua proyek Dinas PU NTB," ujarnya.
Kepala Seksi Perencanaan, Dinas PU NTB, H Syahdan, membantah dugaan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penentuan pemenang tender proyek.
"Proyek yang dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan sesuai tahun anggaran. Tidak ada yang sengaja dikerjakan pada akhir tahun anggaran dan proses tender juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,"ujarnya.
Usai berdialog dengan jajaran Dinas PU NTB sekitar 30 menit, para pengunjukrasa membubarkan diri dengan tertib.
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
