Mataram, 19/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengagendakan pembahasan 20 naskah rancangan peraturan daerah, hasil inisiasi oleh eksekutif dan legislatif, pada kegiatan legislasi daerah di 2012.

  "Sudah diputuskan dalam sidang paripurna DPRD NTB, 17 Desember 2011, untuk membahas 20 naskah raperda pada kegiatan legislasi daerah di 2012," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Agus Patria, di Mataram, Senin.

  Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan itu mengatakan, dari sebanyak 20 naskah rancangan perda (raperda) yang akan dibahas tahun depan itu, sebanyak 14 naskah raperda merupakan inisiasi eksekutif, dan enam naskah lainnya diinisiasi oleh legislatif.

  Ke-14 naskah raperda itu mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika, retribusi pelayanan tera/tera ulang, pengelolaan zakat, kawasan tanpa asap rokok, sistem perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB, dan raperda sistem tata niaga komoditas unggulan di NTB.

  Raperda lainnya mengatur tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025, kawasan strategis provinsi Mataram metro (Pulau Lombok), dan kawasan strategis provinsi Alas Utan (Pulau Sumbawa).

  Empat raperda hasil inisiasi eksekutif lainnya, yakni raperda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Provinsi NTB, raperda pertanggungjawaban APBD NTB 2011, Perubahan APBD 2012 dan APBD 2013, serta raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

  "Naskah 14 raperda yang diinisiasi eksekutif sudah mulai disiapkan agar dapat dibahas lebih awal di tahun depan," ujarnya.

  Sedangkan, enam raperda yang diinisiasi legislatif di DPRD NTB antara lain mengatur tentang pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan raperda yang mengatur tentang pengelolaan jalan dan jembatan provinsi. 

  "Kalau enam raperda yang diinisiasi dewan, belum disampaikan kepada kami (Pemprov NTB), mungkin akhir bulan ini atau awal Januari 2012," ujar Agus. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026