Mataram, 27/3 (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, menanggapi positif menguatnya aksi protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang direncanakan pemerintah pada 1 April 2012.

  "Kita ini negara demokrasi, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau sudah bicara politik semuanya bisa terjadi," kata Marzuki, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, ketika menanggapi pertanyaan tentang semakin menguatnya aksi protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjelang 1 April mendatang, yang diindikasikan dengan maraknya aksi massa.

  Marzuki berada di Mataram, guna mengkoordinasikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-33 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), yang dijadwalkan September 2012. Selain sebagai Ketua DPR, Marzuki juga menjabat Presiden AIPA.

  Ia menyatakan bahwa aksi massa dengan agenda penolakan kenaikan harga BBM yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air, masih dalam wajar batas kewajaran bagian dari praktik berdemokrasi.

  "Wajar saja, ada yang setuju, ada pula yang tidak, yang terpenting jangan anarkis, buat kerusakan karena bukan hanya pemerintah yang rugi, tetapi juga masyarakat," ujarnya.

  Menurut dia, jika roda pemerintahan tidak stabil maka negara akan mengalami kerugian, dan ujung-ujungnya rakyat yang terkena dampaknya.

  Karena itu, ia mengimbau agar semua pihak memahami substansi permasalahan yang melatarbelakangi keinginan pemerintah menaikan harga BBM.

  "Pak Presiden sudah berkali-kali mengatakan, tidak ada Presiden yang senang naikkan harga BBM, kalau tidak karena terpaksa, sebab BBM juga merupakan sumber pendapatan untuk kemajuan pembangunan," ujarnya.

  Marzuki mengatakan, di masa lalu sektor minyak dan gas menjadi andalan pendapatan negara untuk pembangunan,  karena sektor non-migas masih sangat rendah.

  Pemerintah kemudian berupaya meningkatkan pendapatan sektor non-migas sehingga pendapatan migas berkurang.

  "Namun, masih dibutuhkan dana untuk perkuat pembangunan, kalau tidak naikkan harga BBM maka surplusnya mengecil, dan kemampuan APBN menurun. Dampaknya anggaran pemerintah untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor lainnya terganggu, sehingga harus dipenuhi," ujarnya.

  Sedangkan rakyat tertentu yang terkena dampak kenaikan harga BBM, kata Marzuki, diberi bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM), guna mengatasi kesulitan kehidupannya. 

  "DPR sudah tidak ada masalah," ujar Marzuki sambil berlalu, ketika ditanya sikap pro-kontra para politisi di gedung DPR terhadap rencana kenaikan BBM itu.

  Seperti diketahui, pembahasan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di Badan Anggaran DPR, masih berlangsung alot. Pada rapat Badan Anggaran, DPR sudah menyetujui postur APBN 2012, namun pemerintah dan DPR belum membuat keputusan soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

  Pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk premium/solar sebesar Rp1.500 per liter sehingga akan menjadi Rp6.000/liter. Harga yang berlaku saat ini Rp4.500/liter. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026