"Untuk itu perlu kita mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi bencana yang mengancam agar resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Karena itu kami berharap output yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam ikhtiar tanpa henti dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di NTB," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ruslan Abdul Gani saat membuka pelatihan satu data kebencanaan di Mataram, Kamis.
Ruslan menilai proses penanggulangan bencana, kebutuhan pada aspek logistik akomodasi dan transportasi, tetapi strategi dalam sistem informasi pada proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk memudahkan kerja operasional yang sistematis dan terkontrol dengan baik.
Oleh karena itu, ia menilai Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) menjadi hal yang sangat baik dan efektif untuk diterapkan.
"Sebuah sistem penanganan bencana sangat diperlukan untuk menangani basis data kebencanaan dan menampilkan-nya dalam bentuk visualisasi infografis ataupun peta dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)," terangnya.
Ruslan mengaku di tingkat nasional kebijakan terkait satu data telah di atur melalui Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Di NTB telah di atur dengan Pergub Nomor 45/2021 NTB Satu Data.
Karena itu kebijakan satu data bencana dimaksud adalah membangun komitmen yang tetap dan bersifat mengikat. Komitmen mengikat bagi pelaku yang terkait dengan SIK baik dari segi pembiayaan SDM dan teknis pelaksanaan.
"Dengan keberadaan sebuah platform katalog data bencana merupakan sebuah kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan data dan informasi bencana ke dalam sistem satu data, satu pintu untuk menjamin keakuratan dan konsistensi-nya. Dengan terciptanya satu data bencana yang komprehensif dan SIK di NTB, diharapkan dapat menjadi upaya dalam kemudahan akses data informasi bencana dalam satu platform kebencanaan," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
