"Kami akan berkoordinasi dengan para bupati atau pejabat terkait di kabupaten/kota agar ada pembinaan terhadap bidan yang malas atau mangkir dari tugas," kata Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Moch Ismail, ketika dihubungi di Mataram, Senin.
Ismail dihubungi karena adanya keluhan warga tentang sejumlah bidan desa yang seringkali tidak berada di lokasi penugasan, atau berada di daerah lain saat dibutuhkan warga yang hendak melahirkan.
Bahkan, keluhan tersebut sudah menjadi permasalahan publik karena terjadi di banyak lokasi, terutama yang jauh dari pusat ibukota provinsi.
Para bidan desa yang dilaporkan malas bekerja itu, sering meninggalkan tempat tugas dan memilih berada di kediaman orangtuanya di ibukota kabupaten/kota. Mereka berada di lokasi penugasan jika mendapat informasi akan ada inspeksi pejabat kesehatan dari kabupaten/kota.
Menurut Ismail, semestinya bidan desa selalu berada di lokasi penugasan agar dapat membantu persalinan yang tidak tentu waktunya.
"Kami di provinsi berkewajiban mendistribusikan bidan ke berbagai desa/kelurahan, dan pembinaannya berada di tingkat kabupaten/kota. Karena itu jika ada bidan yang malas bekerja, pembinaannya berada di tangan kepala daerah di kabupaten/kota itu," ujarnya.
Ismail berharap, keluhan warga itu dapat ditangani secara baik mengingat jumlah bidan telah melebihi jumlah desa di wilayah NTB.
Jumlah bidan di wilayah NTB terdata sebanyak 1.487 orang, sementara jumlah desa sebanyak 1.105 desa/kelurahan.
Hanya saja, penyebarannya yang belum baik sehingga masih saja ada desa yang tidak memiliki bidan, karena ada beberapa bidan yang menempati desa yang sama.
"Memang ada desa yang belum ditempati bidan karena ada beberapa bidan yang menempati desa yang sama, tetapi itu tidak banyak, dan terus diupayakan agar semua desa ada bidannya," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
