Kuala Lumpur (ANTARA) - Isu pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) akan menjadi salah satu usulan pembahasan saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia Mohammad Firdaus di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan salah satu bidang yang ingin disampaikan saat Perdana Menteri Anwar Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11-12 Desember adalah MoU Pendidikan.
“Sebenarnya (MoU Pendidikan dengan Malaysia) sudah ada, cuma bagaimana cara mengisinya,” kata dia sambil menambahkan bahwa hal tersebut yang ingin dibahas lebih lanjut. Misalnya, ia mengatakan, termasuk mendorong agar sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia bisa didirikan secara lebih resmi.
Selanjutnya, masih berkaitan dengan isu pendidikan anak-anak PMI, menurut Firdaus, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur akan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk bantuan guru tetap di Semenanjung seperti yang sudah ada di Sabah dan Sarawak. “Kalau di Sabah dan Sarawak, negara sudah sediakan 187 guru. Karena jumlah CLC (Community Learning Center) di sana lebih dari 500,” katanya.
Baca juga: Calon pekerja migran asal Kota Mataram lebih banyak memilih ke Malaysia
\Baca juga: Industri ekspansif di tengah perlambatan ekonomi global
Ia mengatakan dua hal itu yang diharapkan dapat menjadi solusi ke depan bagi pendidikan anak-anak PMI yang tidak memiliki dokumen di Malaysia. “Karena kalau izin membangun sekolah segala macam, terlalu mahal lah dan enggak praktis lah karena hanya untuk (level) SD dan SMP. Untuk SMA mereka bisa ikut SMA Terbuka,” kata Firdaus.
Saat ini sudah ada 31 sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia, di mana anak-anak PMI yang lahir di Malaysia mendapatkan pendidikan secara non-formal. Lokasi sanggar-sanggar tersebut menyebar dan pengelolaannya atas inisiasi masyarakat atau organisasi masyarakat.
