"Kami bantu Bawaslu tertibkan baliho-baliho dan alat peraga kampanye lainnya, tetapi Bawaslu yang berkewenangan menentukan proses penertiban itu," kata Kepala Kantor Satpol PP Provinsi NTB Ibnu Salim, di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, Satpol PP berkewenangan menertibkan baliho dan alat peraga kampanye lainnya jika terpasang di lokasi yang tidak sesuai, seperti di pohon, atas trotoar dan lokasi lainnya yang dipandang dapat merusak lingkungan.
Hal itu berkaitan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kota, dan kelestarian lingkungan.
"Kalau yang melanggar regulasi pemerintahan daerah kami langsung tertibkan, kalau yang berkaitan dengan tahapan pilkada Bawaslu yang berkewenangan, kami membantu menertibkannya," ujar Ibnu.
Diharapkan, masing-masing tim kampanye dan pendukung pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, yang menertibkan sendiri baliho dan alat peraga kampanye itu, agar tidak menunai masalah atau ketidaksesuaian pandangan.
Baliho dan alat peraga kampanye yang terpampang di berbagai lokasi itu, masih bisa digunakan pada tahapan kampanye, jika dicopot secara baik. Berbeda jika ditertibkan Bawaslu beserta Satpol PP yang mengutamakan prinsip penertiban.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mengingatkan para pendukung masing-masing pasangan calon agar menghentikan sosialisasi pasangan calon melalui baliho dan alat peraga kampanye lainnya, terhitung saat penetapan pasangan calon.
KPU NTB memberi ruang kampanye pada tahapan yang telah ditetapkan yakni 26 April hingga 9 Mei, atau tiga hari sebelum tahapan pemungutan suara 13 Mei 2013.
Terdapat empat pasangan calon yang akan bertarung pada Pilkada NTB, yakni Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin atau Harum, yang menggunakan nomor urut 3, pasangan calon DR KH Zulkifli Muhadli dan Prof DR H Muhammad Ichsan atau Zul-Ichsan yang mendapat nomor urut 4.
Selanjutnya pasangan calon TGH M Zainul Majdi dan Muhammad Amin atau TGB-Amin, yang mendapat nomor urut 1, dan pasangan calon H Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan atau "Suryadi-Johan" yang mendapat nomor urut 2.
Paket "Harum" diusung oleh 18 parpol yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Parta Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI.
Harun merupakan mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang kini masih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.
Muhyi kini masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB, yang juga petinggi Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, organisasi Islam terbesar di wilayah NTB.
Paket Zul-Ichsan diusung empat parpol peserta Pemilu 2009 itu yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
Zulkifli merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PBB NTB, yang masih menjabat Bupati Sumbawa Barat untuk periode keduanya. Jabatan bupati itu diraih sejak 2005.
Sementara Ichsan adalah mantan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) yang kini menjabat Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) NTB.
Paket TGB-Amin diusung tujuh parpol yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Gerindra.
Zainul Majdi yang akrab disapa TGB merupakan Gubernur NTB periode 2008-2013, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat.
Sementara Amin merupakan kader Partai Golkar yang menjabat Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, yang juga masih menjadi anggota DPRD NTB periode 2009-2014. Amin berasal dari Pulau Sumbawa.
Paket "Suryadi-Johan" diusung tiga parpol yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN), dengan dukungan sembilan kursi dari total 55 kursi di DPRD NTB hasil Pemilu 2009.
Suryadi merupakan Ketua DPD PKS NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB, sementara Johan merupakan Wakil Ketua DPD PKS NTB yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB.
Tahapan pemungutan suara dijadwalkan 13 Mei 2013 untuk putaran pertama, dan 22 Juli jika harus ada putaran kedua. (*)
Pewarta :
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
