Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan program desa cerdas juga dapat berperan penting untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. "Pentingnya penggunaan teknologi digital untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Program desa cerdas yang memanfaatkan teknologi digital dapat mendorong konsolidasi demokrasi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut Sugeng mengatakan teknologi tentunya dapat digunakan untuk mengedukasi warga desa tentang peraturan pemilu, proses pemilu, praktik pemilu yang dilarang, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran Pemilu. "Ketika warga memiliki akses informasi yang akurat dan terkini (up to date), mereka akan dapat membuat keputusan yang tepat perihal pemilu mendatang," ujarnya.
Sugeng menyampaikan itu dalam seminar bertema "Mewujudkan Desa Cerdas Menuju Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024" yang digelar BPSDM Kemendagri.
Baca juga: Kemendagri minta pemda manfaatkan GPM
Baca juga: Kemendagri sebut Joint Border Committee atasi masalah perbatasan RI-PNG
Selain itu, menurut Sugeng kinerja pemerintah juga sangat penting untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dengan pemangku kepentingan di semua tingkat. Sinergi itu juga untuk memastikan persiapan Pemilu Tahun 2024 lebih terperinci. "Ini termasuk mempersiapkan sisi keamanan, dukungan kesehatan, mitigasi bencana, pencegahan segala ancaman, dan aspek lainnya," ucapnya.
Kemudian, poin penting lainnya dari kehadiran desa cerdas yakni, desa cerdas perlu difungsikan sebagai agen dalam menciptakan data yang berkualitas. Selain desa cerdas, perlu adanya peningkatan komunikasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat, sehingga kesadaran politik terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 jadi menguat.
Berita Terkait
Kejati NTB pastikan pemeriksaan stafsus Gubernur selesai tahap penyelidikan
Senin, 13 Mei 2024 14:51
Kemendagri serahkan DP4 kepada KPU
Kamis, 2 Mei 2024 19:44
Kejati NTB gandeng Kemendagri telusuri pidana kasus honor stafsus gubernur
Senin, 29 April 2024 18:19
Kemendagri berikan catatan evaluasi triwulan II Pj Wali Kota Bima-NTB
Jumat, 26 April 2024 6:43
Kemendagri tetapkan Sekda Ilham jadi Pj Bupati Lombok Barat
Senin, 22 April 2024 15:25
Pemkab Lombok Tengah ajukan izin mutasi 192 pejabat ke Kemendagri
Kamis, 18 April 2024 16:22
Kemendagri meminta pemda gelar pasar murah
Selasa, 2 April 2024 6:12
Pj Gubernur NTB siap jalani evaluasi kinerja triwulan II di Kemendagri
Rabu, 20 Maret 2024 10:23