Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia menyampaikan keberhasilan implementasi Inaportnet dalam sidang 47th Facilitation Committee Meeting (FAL 47) yang digelar oleh Organisasi Maritim Dunia (IMO) di Markas Besar IMO di London, Inggris, Rabu (15/3).
Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Rifanie Komara yang mewakili Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub mengatakan perubahan sistem menjadi digitalisasi merupakan komitmen pemerintah yang turut mendorong kinerja positif bagi pelabuhan di tanah air.
"Memang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pelabuhan yang banyak tersebar di setiap wilayah namun dengan komitmen yang kuat, kolaborasi dan sinergi yang kuat, Indonesia bisa mewujudkan digitalisasi menyeluruh terhadap pelayanan kepelabuhanan," kata Rifanie dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia telah mengajukan dokumen untuk dibahas pada agenda 6, yaitu Application of Single Window Concept, pada dokumen FAL 47/INF.4 dengan judul Implementation of single window platform to standardize services and reduce administrative burdens at Indonesia's ports.
Selanjutnya, Delegasi Indonesia berkesempatan menyampaikan keberhasilan dan perkembangan sistem Inaportnet di depan perwakilan negara anggota IMO.
Inaportnet itu sendiri merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia yang memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan yang juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya.
Hal itu sangat penting, mengingat sejak 2016 sudah 109 pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet dan menyusul 151 pelabuhan lagi pada 2023 sehingga target 260 pelabuhan yang mengimplementasikan Inaportnet dapat tercapai tahun ini.
Penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan komitmen Indonesia untuk menerapkan sistem daring (online) guna mempermudah kegiatan bongkar/muat barang terutama kontainer di pelabuhan yang harus semakin baik. Hal tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat dicapai harmonisasi antar institusi antar negara sehingga mendapat perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Rifanie mengatakan Indonesia kini masuk dalam 20 besar negara di dunia yang memiliki performa pelabuhan laut terbaik berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Data tersebut, berdasarkan dari rata-rata pergerakan kapal kontainer dari 1.000 GT ke atas dalam waktu semester I-2022.
Indonesia berada di peringkat 9 di bawah negara Kanada, Australia, Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Prancis, dan Italia. Rata-rata kedatangan kapal kontainer berdasarkan data dari UNCTAD, Indonesia berada di atas rata-rata pelabuhan yang ada di dunia.
Rata-rata pergerakan di pelabuhan di dunia mencapai 20,1 sedangkan Indonesia mencapai 24,9. Capaian rata-rata dari turnaround time untuk kapal kontainer naik 13,7 persen dibandingkan pada 2020 dan 2021.
Baca juga: Indonesia menunjukkan peran negara kepulauan terbesar di sidang IMO
Baca juga: INAMPA-PJM mendorong pemerintah buat regulasi kemaritiman
Adapun presentasi Inaportnet tersebut disampaikan oleh Ayu Kharizsa, seorang aparatur sipil negara (ASN) perempuan dari Ditjen Perhubungan Laut yang sudah berkecimpung selama 13 tahun di bidang information technology (IT), salah satunya ialah Inaportnet.
"Ia adalah ASN perempuan dari Ditjen Perhubungan Laut yang memaparkan implementasi Inaportnet di Indonesia secara langsung di depan perwakilan negara anggota IMO. Hal ini juga menunjukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor maritim yang secara konsisten dilakukan oleh Indonesia sejalan dengan salah satu program IMO itu sendiri, pemberdayaan perempuan di industri maritim," ucap Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Wardana.
