Kami sudah berikan persetujuan melalui rapat paripurna anggota DPRD beberapa hari laluLombok Barat, (Antara) - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyetujui pihak eksekutif berutang sebesar Rp100 miliar di Bank Jawa Barat-Banten untuk mendanai berbagai program pembangunan fisik untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami sudah berikan persetujuan melalui rapat paripurna anggota DPRD beberapa hari lalu," kata Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Hj. Sumiatun ketika menghadiri Festival Senggigi 2014 di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu.
Meskipun menyetujui, kata dia, pihaknya tetap memberikan beberapa catatan bagi eksekutif yang harus menjadi perhatian, di antarannya peruntukan pinjaman daerah yang telah disampaikan bisa lebih fleksibel. Artinya, masih dapat dirasionalisasi agar dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang selama ini belum terlaksana.
Salah satu yang harus menjadi perhatian utama eksekutif, kata Sumiatun, adalah infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat bagian selatan sebagai pendukung pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong.
"Perbaikan jembatan serta beberapa ruas jalan di Desa Sekotong Barat, hingga kini belum terlaksana. Ini harus menjadi perhatian eksekutif," ujarnya.
Menurut dia, pinjaman daerah tersebut untuk percepatan pembangunan, pemerataan, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, legislator mempertimbangan agar nilai perencanaan untuk Kecamatan Sekotong bisa ditambah.
Legislatif, kata dia, juga mengingatkan eksekutif agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh rencana pengembalian dari pinjaman tersebut.
"Pemkab Lombok Barat juga diminta melakukan kajian secara khusus dengan konsultan keuangan terkait dengan detail rencana penggunaan pinjaman sehingga dapat menghasilkan `output` yang jelas," kata politikus dari Partai Golkar ini.
Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony mengatakan bahwa pinjaman daerah bagi Pemkab Lombok Barat bukanlah hal baru. Pada tahun 2010, misalnya, pihaknya melakukan pinjaman di Bank NTB senilai Rp23,99 miliar.
Dari dana pinjaman tersebut, menurut dia, berhasil mempercepat pembangunan daerah, khususnya untuk pembangunan pasar tradisional, revitalisasi objek wisata, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan.
"Pinjaman itu sudah berhasil kami lunasi. Oleh karena itu, kami memberanikan diri mengajukan pinjaman di BJB dengan nilai lebih besar, yakni Rp100 miliar pada tahun 2015," katanya.
Zaini optimistis dengan pinjaman di BJB dengan masa pengembalian hingga empat tahun dapat makin mempercepat pembangunan karena setengah dari dana pinjaman itu nanti akan dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur jalan.
Sementara itu, pembangunan di sektor perdagangan dan perkonomian akan dialokasikan sebesar Rp40 miliar dan untuk pengembangan destinasi wisata Rp10 miliar.
"Kami targetkan pengerjaan jalan kabupaten bisa terealisasi hingga 68 kilometer dengan dana pinjaman itu," ujarnya.
Pewarta : Awaludin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
