Kita pahami bersama, bahwa BBM adalah salah satu penggerak roda perekonomian rakyat, dan jika itu dinaikkan maka angka kemiskinan di Indonesia akan semakin bertambahMataram, (Antara) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan (Gempur) berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di simpang empat Jalan Pejanggik Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Massa yang mengawali aksi dengan berkumpul sejak pukul 10.00 WITA di Gomong Square Jalan Airlangga Kota Mataram itu kemudian memulai orasinya dengan memblokir simpang empat di Jalan Pejanggik.
Ardi, koordinator aksi Gempur, dalam orasinya menyampaikan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang dianggapnya dapat menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.
"Kita pahami bersama, bahwa BBM adalah salah satu penggerak roda perekonomian rakyat, dan jika itu dinaikkan maka angka kemiskinan di Indonesia akan semakin bertambah," ujarnya.
Menurutnya, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM telah memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, seperti harga bahan pokok meningkat, kelangkaan BBM terjadi hampir di seluruh daerah, hingga terjadinya praktik penimbunan BBM bersubsidi.
"Baru rencana saja, sudah memberikan dampak yang begitu besar bagi rakyat, bagaimana jika benar kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu terjadi," ucapnya.
Kenaikan harga BBM yang diperkirakan mencapai Rp3.000 itu, menurut Ardi, akan menyumbang inflasi minimal tiga persen atau sebanding dengan terciptanya kemiskinan baru sekitar 10 juta jiwa per tahun.
"Jika harga BBM tidak dikendalikan dengan tepat oleh pemerintah, maka kesejahteraan rakyat akan menjadi taruhannya," kata Ardi.
Massa yang dikawal puluhan aparat kepolisian dari Polres Mataram dan Polda NTB itu, selang 30 menit menggelar orasi di simpang empat Jalan Pejanggik Kota Mataram, melanjutkan aksinya ke DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Para pengunjuk rasa yang berasal dari 12 aliansi mahasiswa di Kota Mataram itu sempat membuat macet di Jalan Udayana.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi mendatangi dan berdialog dengan massa. Dalam pertemuan itu, Mori menyampaikan bahwa DPRD Provinsi NTB sepakat menolak kenaikan harga BBM.
"Harga minyak di pasar dunia kini sudah mengalami penurunan. Jadi, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM," katanya.
Ia juga mengakui bahwa dengan naiknya harga BBM menyebabkan harga pokok lainnya juga meningkat. "DPRD Provinsi NTB sedang mengkaji dan menyusun laporan untuk diserahkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan agar kenaikan harga BBM tidak dilakukan," katanya.
Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
