Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar rapat evaluasi bersama semua Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dalam rangka mempercepat realisasi APBD 2023.
"Realisasi belanja baru mencapai 15 persen dari jumlah APBD 2023 Rp2 triliun pada triwulan pertama ini," kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Praya, Senin.
Dalam rapat evaluasi tersebut juga ditekankan supaya program fisik yang telah melakukan kontrak supaya segera dimulai pekerjaan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pembangunan.
"Realisasi program fisik baru 17 persen," katanya.
Selain itu, semua kepala OPD diminta melakukan efisiensi anggaran dengan melaksanakan program yang menjadi prioritas, karena kondisi anggaran yang terbatas.
"Dana transfer dari pusat sudah ditentukan alokasi penggunaannya, sehingga program yang dilaksanakan harus prioritas dulu," katanya.
Hal lainnya yang diharapkan juga terkait pengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga target PAD Rp315 miliar di 2023 ini bisa tercapai.
"Persoalan pajak dan retribusi juga harus terus menjadi atensi untuk mempercepat capaian PAD 2023," katanya.
Sementara itu, untuk kinerja semua OPD rata-rata cukup baik, meskipun ada OPD yang serapan APBD nya masih rendah, karena adanya penyesuaian APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Ia juga berharap kepada semua OPD untuk bisa melaksanakan program yang telah direncanakan, sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Anggaran APBD 2023 telah dilaksanakan penyesuaian sesuai PMK," katanya.
Pemkab Lombok Tengah mengevaluasi serapan APBD 2023
Sekda Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Firman Wijaya (ANTARA/Akhyar)
