Petinggi KIM kembali rapat Sabtu sore

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut petinggi partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) kembali rapat membahas bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Sabtu sore.

“Karena sudah beberapa hari tidak bertemu, (diskusi) berlanjut besok sore (21/10),” kata Zulkifli di rumah dinasnya, Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Jumat malam (20/10), selepas menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Walaupun demikian, dia tidak menampik kemungkinan ada deklarasi bakal cawapres setelah pertemuan itu.

“Ya, semua bisa terjadi,” kata Zulhas, yang saat menemui wartawan didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno.



Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli menyebut Prabowo telah mengantongi satu nama bakal cawapres yang disepakati partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi itu merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

“Ada satu yang disepakati. Nanti coba ditanyakan kepada Pak Prabowo, sudah di kantong beliau. Itu ada yang terima dan ada yang tidak diterima. Jadi sebetulnya yang disepakati partai-partai sudah ada namanya di kantong Pak Prabowo. Sekarang kita lihat, tentu perkembangan politik cepat,” kata Zulkifli.

Walaupun demikian, Zulkifli Hasan (Zulhas) enggan menyebut nama itu karena tidak ingin mendahului Prabowo yang memimpin gabungan partai pengusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ya, satu, masa namanya dua. Nama itu sudah ada di kantong Pak Prabowo. Saya gak boleh mendahului. Saya tidak boleh mendahului,” kata Ketua Umum PAN.

Prabowo, yang mengenakan atasan berwarna hitam, tiba di rumah dinas Zulhas pada pukul 19.55 WIB. Mobil pribadi Prabowo dengan nomor polisi B 108 PSD, terparkir di halaman dalam rumah Zulhas. Zulkifli Hasan, yang mengenakan atasan biru muda, menyambut Prabowo di teras rumah. Di kediaman Zulhas, ada juga Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Tidak lama setelah Prabowo datang, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tiba. Kemudian, ada juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menyambangi rumah dinas Zulhas.

Namun, Zulkifli membantah kedatangan Bahlil terkait urusan pilpres. Dia menyebut Bahlil ke rumahnya untuk menerima informasi soal lawatan Zulhas mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke China dan Arab Saudi.

Prabowo Subianto saat ini menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang belum mengumumkan bakal cawapresnya sekaligus belum mendaftar ke KPU RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka pendaftaran untuk pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sejak Kamis (19/10).

Dua bakal capres dan bakal cawapres lainnya, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendaftarkan diri mereka lebih dulu pada hari pertama pendaftaran dibuka oleh KPU.

Walaupun demikian, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pada Jumat, menyebut Prabowo mengajukan dua surat izin mencalonkan diri maju Pilpres 2024 dan cuti kepada Presiden RI. Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dua surat tersebut.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Baca juga: Putusan MK ibarat jalan tol dan PPDB kepala daerah nyapres
Baca juga: Bakal capres Prabowo soal deklarasi cawapres: "Ojo kesusu, ojo grusa-grusu"

Berdasarkan UU No.7/2017 tentang Pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.*