Irjen Raden Umar Faroq memetakan potensi kerawanan Pemilu 2024 di NTB

Mataram (ANTARA) - Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq memulai tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan memetakan potensi kerawanan Pemilu 2024.

"Untuk pengamanan pemilu, kami petakan potensi-potensi yang kira-kira menimbulkan kerawanan. Itu kami redam, kami datangi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan Provinsi Nusa Tenggara Barat," kata Irjen Pol. Raden Umar Faroq di Mataram, Jumat.

Kapolda NTB memberikan salah satu gambaran potensi kerawanan dalam Pemilu 2024, yakni aksi unjuk rasa dengan menyampaikan pendapat secara anarkis.

"Kalau unjuk rasa, penyampaian pendapat, itu adalah hal yang wajar, saya sampaikan tidak ada masalah, asal tidak anarkis," ujarnya.

Menurut dia, potensi kerawanan demikian dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak citra daerah NTB yang sudah terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya.

"Kalau demonstran ada yang bersikap anarkis itu seperti ibaratnya memecah piring sendiri. Kenapa? NTB ini destinasi pariwisata, kemudian juga ada sektor pertambangan di daerah Sumbawa. Jadi, sayang sekali kalau warga NTB tidak mitigasi dengan baik, tidak bisa mengelola potensi itu dengan baik," ucap dia.

Oleh karena itu, Kapolda NTB mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga situasi yang kini tengah kondusif.

"Mari kita kelola bersama-sama, tanpa dukungan masyarakat, kami bersama pihak pemerintah tidak bisa bekerja untuk meningkatkan pembangunan NTB," katanya.

Dengan menaruh atensi demikian, Irjen Pol. Faroq berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian yang bertugas di NTB untuk mendukung tugas keamanan dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Sekecil apa pun masalah jangan dibiarkan, saya punya prinsip, padamkan api sebelum berkobar. Jadi, setiap ada permasalahan kecil harus cepat ditanggapi. Cepat didatangi, tepat ditangani," ujar dia.

Kepada personel, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kapolda NTB mengingatkan kepada mereka untuk tetap mengedepankan sikap humanis dan netral.

"Meskipun ada kewenangan diskresi anggota di lapangan, dalam penyelesaian masalah masyarakat, anggota harus tetap berada di tengah-tengah," kata Irjen Pol. Faroq.