Kurtubi Dukung Saham Newmont Dijual

Mataram, (Antara NTB) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung penuh saham PT Newmont Nusa Tenggara dilepas atau dijual ke perusahaan lain namun dengan syarat harus dibangun smelter atau pabrik pengolahan hasil tambang.

"Boleh saja (saham) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dijual, tetapi dengan syarat, pembelinya harus membangun smelter," kata Kurtubi kepada wartawan di Mataram, Selasa.

Pernyataan Kurtubi terkait dengan munculnya tawaran dari PT Medco Energi Internasional Tbk yang ingin mengambil alih 100 persen saham milik PT NNT.

Kurtubi mengaku bahwa usulannya telah disampaikan ke Komisi VII DPR RI terkait munculnya sejumlah tawaran dari berbagai perusahaan untuk menguasai saham PT NNT yang terletak di Desa Maluk, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat.

"Usulan ini sudah saya sampaikan ke Komisi VII DPR RI, dan akan saya perjuangkan," ujarnya.

Menurut Kurtubi, dengan adanya smelter berdiri di lahan PT NNT, akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pemerintah maupun masyarakat setempat.

"Hasil produksi dari smelter ini kan jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan harus mengirimkannya lagi ke Gresik," ucap Kurtubi.

Perbincangan soal saham PT NNT ini juga mendapat tanggapan dari sejumlah petinggi yang duduk di kursi DPRD NTB karena harga saham PT NNT saat ini diketahui mengalami penurunan.

Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi menyatakan pihaknya mendukung pelepasan enam persen saham milik daerah yang ada di PT NNT.

"Pihak yang tertarik ingin membeli saham ada dari dalam negeri, salah satunya PT Medco. Kalau ada tawaran, mereka bisa saja menjadi pengelola," katanya.

Sehubungan dengan tawaran tersebut, DPRD NTB menyarankan agar PT Daerah Maju Bersaing (DMB), yang merupakan hasil patungan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk melepas kepemilikan enam persen saham daerah yang ada di PT NNT.

Dengan pertimbangan, kata dia, hasil penjualan sahamnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif bagi pembangunan daerah.

"Lebih optimal kalau investasi itu dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau menambah modal di Bank NTB dan Bank BPR yang sahamnya dimiliki daerah," ujarnya.(*)