Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyatakan bahwa lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan kepada masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan.
“Hal ini dapat dikelola dengan memberi respon atas tantangan dari masyarakat, harapan dari berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang muncul dan perubahan lingkungan dimana audit dilakukan,” kata dia dalam pembukaan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) Seminar on How to Meet the Public Expectation on SAI, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, Senin (11/12), dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa.
Untuk menunjukkan kredibilitas demi perubahan yang bermanfaat, lanjut dia, SAI harus memahami perkembangan sektor publik yang lebih luas, dan terlibat dengan para pemangku kepentingan, terkait bagaimana SAI dapat melakukan perbaikan di sektor publik.
Prinsip International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 12 menekankan bahwa SAI harus secara efektif berkomunikasi dan menunjukkan relevansi kepada masyarakat dengan melaporkan hasil audit sebagai pertanggungjawaban pemerintah.
Menurut dia, BPK mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan berbagai cara. “Hubungan BPK dengan DPR sebagai pemangku kepentingan salah satunya diwujudkan melalui penyampaian ringkasan laporan hasil pemeriksaan setiap semester,” ucap Isma.
BPK turut menyediakan platform Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai saluran komunikasi antara BPK dengan kementerian atau lembaga yang diperiksa untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
“Mengingat keterlibatan masyarakat di era digital, BPK juga menyediakan saluran komunikasi online yang lebih mudah diakses dan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah pusat informasi layanan online yang disebut E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), di mana masyarakat dapat meminta informasi atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan BPK, (serta layanan media sosial),” ungkapnya.
Baca juga: KPK akan periksa Anggota BPK Pius Lustrilanang
Baca juga: Jaksa mengusut penyimpangan Rp1,5 miliar anggaran BLUD RSUD Sumbawa
Sebanyak 23 peserta dari 22 SAI yaitu Afghanistan, Armenia, Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Cyprus, Indonesia, India, Yordania, Jepang, Kamboja, Kuwait, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, Tajikistan, Vietnam, dan Yaman.
Narasumber dalam seminar adalah Director of the International Affairs Office SAO Thailand Sutthi Suntharanurak dan Senior Trainer BPK Nila Eka Putri, Para peserta tersebut akan mengikuti diklat selama lima hari, yaitu sejak 11-15 Desember 2023.
