Grace Natalie bantah Presiden sodorkan Kaesang pilkada

id JOKO WIDODO,KAESANG PANGAREP,GRACE NATALIE,PSI

Grace Natalie bantah Presiden sodorkan Kaesang pilkada

Staf Khusus Presiden Grace Natalie. ANTARA/Indra Arief Pribadi

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Grace Natalie membantah kabar yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep, kepada partai-partai untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada di mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai," kata Grace melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Grace mengatakan bahwa Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang.

"Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden," ujar Grace.

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.

Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.

Baca juga: Ridwan Kamil tidak punya kompetitor di Pilkada Jabar
Baca juga: Mendagri perkuat koordinasi sukseskan Pilkada


"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa (25/6).

Elva menjelaskan bahwa pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.