Ratusan mahasiswa Mataram berunjuk rasa peringati Hardiknas

id Unjuk Rasa,Peringatan Hardiknas

Ratusan mahasiswa Mataram berunjuk rasa peringati Hardiknas

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, berunjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, menuntut pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan kondisi dunia pendidikan yang belum sesuai harapan. (Foto Antaranews NTB/Awaludin)

Melihat kondisi pendidikan yang dewasa ini telah keluar dari hakikatnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban masyarakat
Mataram (Antaranews NTB) - Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, Rabu.

Para mahasiswa yang berasal dari berbagai elemen tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan (ARP). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema "Perkuat persatuan gerakan rakyat, lawan kapitalisasi pendidikan dan wujudkan demokrasi pendidikan".

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di jalan raya depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Ada juga yang berkumpul di jalan raya depan kantor DPRD NTB, seraya menyampaikan kritikan terhadap pemerintah mengenai kondisi pendidikan saat ini.

Meskipun berjalan tertib, aksi para mahasiswa tersebut menyebabkan Jalan Pendidikan macet, sehingga polisi mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke arah selatan menuju Jalan Pemuda. Sedangkan di Jalan Udayana atau depan kantor DPRD NTB, arus kendaraan padat merayap.

Jamil, salah seorang mahasiswa mengatakan Hardiknas bukan hanya hari yang diisi dengan lomba-lomba dan upacara semata, tapi harusnya menjadi ruang untuk rekonstruksi bagi pendidikan nasional.

"Melihat kondisi pendidikan yang dewasa ini telah keluar dari hakikatnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban masyarakat," katanya ketika berorasi di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.

Ia juga mengkritik watak pengusaha dalam jenis industri atau jasa seperti pendidikan tidak ada pembeda. Pengusaha dalam dunia pendidikan melihat jenis usaha yang pasti dan aman adalah pendidikan.

Maka, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjadi tameng birokrasi kampus dalam terus meningkatkan biaya pendidikan dan masifnya pungutan liar di dalam kampus.

"Masalah yang dihadapi sistem pendidikan nasional dewasa ini diakibatkan karena pengambilan kebijakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi tidak pernah melibatkan unsur terendah dari kelas masyarakat," kata Jamil.

Sementara itu, Ilham, salah seorang mahasiwa Universitas Mataram, menyoroti persoalan diskriminasi yang dialami oleh para guru dalam memperoleh hak-haknya dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Para petinggi pemerintahan di pusat dan daerah terbentuk dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh para guru. Semestinya, guru harus diperhatikan kesejahteraannya sesuai undang-undang tanpa ada perbedaan," ucap Ilham berorasi di depan gedung DPRD NTB.

Meskipun di bawah terik matahari, para mahasiswa yang berunjuk rasa menyampaikan tuntutannya, yakni cabut regulasi pendidikan yang memperdagangkan pendidikan, setop trend kenaikan biaya pendidikan dan hapus pungutan liar.

Mereka juga membacakan tuntutan berikan demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat, tingkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan secara merata, dan tingkatkan subsidi pendidikan dan perjelas sasaran subsidi untuk rakyat. (*)