Soal Kaesang ke KPK, Jokowi: Semua sama di mata hukum

id Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep,jokowi dan kaesang

Soal Kaesang ke KPK, Jokowi: Semua sama di mata hukum

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menanggapi langkah putranya Kaesang Pangarep mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi sejumlah hal.

Menurut Jokowi semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali putranya itu.

"Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya itu saja," kata Jokowi singkat dijumpai usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep, mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9), untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa hal.

Kaesang mengatakan kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi, bukan karena panggilan ataupun undangan dari komisi antirasuah.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya," kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ia menyebut jet pribadi itu kepunyaan temannya, dan ia hanya menumpang saat itu.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa beken-nya nebenglah, nebeng pesawatnya teman saya," ujarnya.

Baca juga: Aktivis 98 laporkan Kaesang Pangarep ke Polda Metro Jaya
Baca juga: Kaesang muncul ke publik usai menghilang di tengah isu penggunaan jet pribadi
Baca juga: KPK: Kaesang tak ada kewajiban hukum laporkan penerimaan gratifikasi